TIPS PAJAK

Cara Aktivasi EFIN untuk Wajib Pajak Cabang

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 01 Februari 2024 | 16:30 WIB
Cara Aktivasi EFIN untuk Wajib Pajak Cabang

Ilustrasi.

DITJEN Pajak (DJP) telah banyak mentransformasikan layanannya menjadi serba digital. Inovasi layanan berbasis teknologi tersebut di antaranya berupa DJP Online. DJP Online menjadi portal yang dapat diakses untuk beragam keperluan di bidang perpajakan.

Untuk dapat mengakses fitur-fitur DJP Online, wajib pajak harus sudah teregistrasi atau memiliki akun DJP Online. Sebelum mendaftar, wajib pajak harus memiliki electronic filing identification number (EFIN) terlebih dahulu.

EFIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP kepada wajib pajak yang melakukan transaksi elektronik dengan DJP. Untuk mendapatkan EFIN, wajib pajak harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan melengkapi lampiran yang dipersyaratkan.

Baca Juga:
Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan tata cara untuk mengajukan permohonan aktivasi EFIN oleh wajib pajak badan yang merupakan kantor cabang. Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-6/PJ/2019, terdapat ketentuan dan tahapan yang harus dipenuhi wajib pajak cabang.

Pertama, permohonan aktivasi EFIN dilakukan oleh pimpinan kantor cabang. Pimpinan kepala cabang dalam hal ini bertugas sebagai pengurus yang ditunjuk untuk mewakili cabang dalam rangka mengajukan permohonan aktivasi EFIN.

Kedua, pimpinan kantor cabang harus mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan EFIN. Formulir tersebut dapat diunduh melalui laman https://www.pajak.go.id/id/formulir-permohonan-efin.

Baca Juga:
Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Ketiga, pimpinan kantor cabang menyampaikan Formulir Permohonan EFIN tersebut ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)/Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdaftar atau Tempat Tertentu di Luar Kantor sesuai dengan kewenangannya.

Keempat, pimpinan kantor cabang menyerahkan fotokopi dokumen berupa:

  1. surat pengangkatan pimpinan kantor cabang;
  2. surat penunjukan pimpinan kantor cabang sebagai pengurus yang mewakili Badan dalam rangka melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
  3. identitas diri dari pimpinan cabang berupa: KTP (bagi warga negara Indonesia), paspor (bagi warga negara asing)
  4. kartu NPWP atau SKT atas nama pimpinan kantor cabang sebagai pengurus; dan
  5. kartu NPWP atau SKT atas nama kantor cabang.

Selain menyerahkan fotokopi, pimpinan cabang juga harus menunjukan bentuk asli dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila permohonan aktivasi EFIN tidak dilakukan oleh pimpinan cabang maka perlu ada surat kuasa penyampaian Formulir Permohonan EFIN.

Baca Juga:
60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Penerima kuasa harus menunjukkan surat kuasa asli serta menyerahkan fotokopi. Selain itu, penerima kuasa tersebut juga harus memperlihatkan KTP asli atas nama yang bersangkutan dan menyerahkan fotokopinya

Kelima, pimpinan cabang menyampaikan alamat email aktif (bukan merupakan alamat email temporer). Alamat email itu akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan.

Nanti, petugas akan melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan wajib pajak dengan database DJP. Apabila semua data sesuai, petugas akan membuat dan mengirim pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF melalui email. Selesai.

Baca Juga:
Edukasi soal Bukti Potong, KPP Bahas Tanggungan Pajak Khusus ASN

Sebagai catatan, permohonan aktivasi EFIN bagi wajib pajak badan hanya dapat dilakukan dengan mendatangi langsung KPP/KP2KP terdaftar. Sebelumnya, saat pandemi Covid-19, permohonan aktivasi EFIN dapat dilakukan secara online.

Namun, sesuai dengan PMK 29/2020, setelah berakhirnya pandemi Covid-19 layanan terkait EFIN dilaksanakan dengan mengacu kembali pada ketentuan sebelum pandemi. Alhasil, permohonan aktivasi EFIN tidak lagi dapat dilakukan secara online.

Permohonan aktivasi EFIN perlu dilakukan wajib pajak yang belum pernah mengaktivasi atau mengurus EFIN. Untuk yang lupa EFIN, wajib pajak dapat memanfaatkan layanan informasi pajak di antaranya melalui media sosial atau call center Kring Pajak. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:00 WIB KPP PRATAMA PALOPO

Edukasi soal Bukti Potong, KPP Bahas Tanggungan Pajak Khusus ASN

BERITA PILIHAN
Kamis, 22 Februari 2024 | 18:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Laksanakan Bantuan Penagihan Pajak, DJP: Perpres Perlu Direvisi

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:15 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Reorganisasi Instansi Vertikal DJP Berlanjut? Ini Kata Dirjen Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 18:07 WIB KEBIJAKAN PAJAK

60 Juta NIK Sudah Dipadankan Dengan NPWP

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:45 WIB KONSULTASI PAJAK

Pengajuan Permohonan IKH secara Online, Bagaimana Tata Caranya?

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:30 WIB BEA CUKAI MALANG

Cegat Bus Antarkota di Pintu Tol, DJBC Amankan 30 Koli Rokok Ilegal

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:27 WIB KEPATUHAN PAJAK

4,3 Juta WP Sudah Lapor SPT Tahunan 2023, Mayoritas Gunakan e-Filing

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:01 WIB KINERJA FISKAL

APBN Catatkan Surplus Rp31,3 Triliun pada Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 17:00 WIB TIPS PAJAK

Cara Ikut Lelang Barang-Barang Sitaan Pajak

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:37 WIB PENERIMAAN PAJAK

Kontraksi, Penerimaan Pajak Terkumpul Rp149,25 Triliun di Januari 2024

Kamis, 22 Februari 2024 | 16:30 WIB PMK 7/2024

Beli Rumah Lain, WP OP Tak Boleh Lagi Pakai Fasilitas PPN DTP 2024