Fokus
Literasi
Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Selasa, 16 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Senin, 15 Agustus 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Senin, 15 Agustus 2022 | 12:45 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 17 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 AGUSTUS - 23 AGUSTUS 2022
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Reportase

Capres AS Joe Biden Bakal Rombak Kebijakan Pajak AS, Ini Sebabnya

A+
A-
2
A+
A-
2
Capres AS Joe Biden Bakal Rombak Kebijakan Pajak AS, Ini Sebabnya

Kandidat Presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat, Joe Biden.

WASHINGTON, DDTCNews—Calon presiden Amerika Serikat (AS) dari Partai Demokrat Joe Biden menjanjikan untuk merombak sejumlah kebijakan pajak di antaranya menaikkan tarif PPh Badan dari 21% menjadi 28%.

Biden mengatakan kebijakan pajak yang diusungnya bakal mendorong terciptanya kesetaraan atau level playing field yang sama antara masyarakat berpenghasilan tinggi dan masyarakat berpenghasilan menengah.

"Saya akan mengubah tarif PPh Badan sejak hari pertama saya menjabat," ujar Biden seperti dilansir Business Insider, Jumat (11/9/2020).

Baca Juga: Dapat Dukungan World Bank, Menkeu Ini Harap Penerimaan Terkerek

Biden menilai pemangkasan tarif PPh Badan yang dilakukan Donald Trump tidak berhasil menciptakan lapangan kerja. Pemegang saham justru memiliki penghasilan yang berlimpah dan menggunakan dana tersebut untuk buyback saham.

"Mereka membeli saham mereka sendiri dengan nominal US$1 triliun untuk meningkatkan nilai sahamnya. Mereka tidak menggunakan dana tersebut untuk menciptakan lapangan pekerjaan, ekspansi, ataupun investasi," tutur Biden.

Biden memastikan kenaikan tarif PPh Badan tidak akan mengurangi kemampuan korporasi merekrut tenaga kerja baru. Kenaikan tarif PPh Badan justru menjadi tambahan modal bagi negara untuk mendanai kebijakan sosial.

Baca Juga: Krisis Berkecamuk, Presiden Sri Lanka Pertimbangkan Pajak Kekayaan

"Kami akan pungut uang itu untuk diinvestasikan pada kegiatan manufaktur, pendidikan, dan kesehatan. Kegiatan ini punya peran penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelas menengah," kata Biden.

Tax Policy Center memperkirakan tambahan penerimaan negara akibat kenaikan tarif yang diusung oleh Biden bisa mencapai US$1,3 triliun. Namun perlu dicatat, Partai Republik saat ini masih menjadi partai mayoritas di Senat AS.

Rencana Biden menaikkan tarif PPh Badan akan bergantung pada perubahan komposisi partai di parlemen. Bila Partai Republik masih menjadi partai mayoritas pada tahun depan maka rencana besar Biden berpotensi terganjal. (rig)

Baca Juga: Pacu Penerimaan, Otoritas Ini Usulkan Pajak Kekayaan dan Windfall Tax

Topik : amerika serikat, pemilu presiden, joe biden, donald trump, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 07 Agustus 2022 | 09:30 WIB
KOREA SELATAN

Kripto Jadi Alat Mengelak Pajak, Otoritas Ini Perkuat Pengawasan

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 19:30 WIB
MALAYSIA

Siap Terapkan Pajak Minimum Global 15%, Malaysia Perkuat Pengawasan

Jum'at, 05 Agustus 2022 | 18:00 WIB
FILIPINA

Presiden Filipina Ingin Kenakan PPN PMSE, Senat Langsung Ajukan RUU

berita pilihan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani Sebut Ada Insentif Perpajakan Rp41,5 Triliun pada 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tahun Depan, Pemerintah Minta Dividen Rp44 Triliun dari BUMN

Rabu, 17 Agustus 2022 | 14:00 WIB
RAPBN 2023 DAN NOTA KEUANGAN

Tidak Ada Lagi Alokasi PEN di APBN 2023, Begini Kata Sri Mulyani

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Begini Optimisme Sri Mulyani Soal Pertumbuhan Penerimaan PPh Nonmigas

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
HUT KE-15 DDTC

Membangun SDM Pajak Unggul, DDTC Tawarkan Akses Pendidikan yang Setara

Rabu, 17 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pajak Minimum Global Ternyata Bisa Pengaruhi Penerimaan Pajak 2023

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Pemerintah Targetkan Setoran PPh Rp935 Triliun Pada Tahun Depan

Rabu, 17 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Costums Declaration?

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Tak Perlu ke KPP Bawa Berkas Tebal, Urus Ini Bisa Lewat DJP Online

Rabu, 17 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Mengenal Barang Lartas dalam Kegiatan Ekspor Impor