KOLOMBIA

Buntut Demo Soal Pajak, Website Pemerintah Kolombia Diserang Hacker

Nora Galuh Candra Asmarani | Kamis, 27 Mei 2021 | 09:30 WIB
Buntut Demo Soal Pajak, Website Pemerintah Kolombia Diserang Hacker

Demonstran mengambil bagian dalam protes menentang reformasi pajak pemerintahan Presiden Ivan Duque di Bogota, Kolombia, Sabtu (1/5/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Luisa Gonzalez/WSJ/sa.

BOGOTA, DDTCNews – Kelompok peretas anonymous menyerang website resmi milik Pemerintah Kolombia dan membocorkan ribuan dokumen rahasia polisi, militer, dan pemerintah sebagai buntut dari aksi demonstrasi yang menolak proposal reformasi pajak.

Peretasan tersebut merupakan aksi lanjutan dari demonstrasi penolakan proposal reformasi pajak yang meluas ke isu lain yaitu tingginya ketidaksetaraan dan kemiskinan. Protes juga melebar atas tindakan kekerasan pihak keamanan saat menangani demonstrasi.

“Anonymous menghapus situs Senat Kolombia, membocorkan e-mail legislator, dan membocorkan setidaknya satu database militer. Ini terjadi karena pelanggaran HAM terhadap pengunjuk rasa oleh Pemerintahan Duque,” cuit kelompok hacker tersebut dalam medsos, Kamis (6/5/2021).

Baca Juga:
Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Data yang bocor lainnya antara lain kata sandi Colombia's National Tax and Customs Directorate (DIAN), nama dan nomor telepon anggota polisi, serta alamat e-mail dan kata sandi koresponden personel militer. Laman resmi Senat juga diblokir sementara.

Pada 29 April 2021, kelompok hacker ini juga membocorkan file rahasia Kepolisian Nasional Kolombia dan menghapus website pemerintah. Anonymous mengaku serangan itu dilakukan sebagai bentuk protes atas kekerasan pada demonstran yang tidak setuju dengan kenaikan tarif pajak.

“Tujuan utama kami adalah membawa kemajuan untuk masyarakat dan memastikan kebebasan berbicara, sehingga hak demonstrasi dan suara rakyat dapat dihormati,” tulis Etersec, salah satu akun twitter yang mengatasnamakan anonymous seperti dilansir globalvoices.org.

Baca Juga:
Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Serangan anonymous ini muncul setelah adanya kekerasan dari aparat keamanan pada warga sipil. Anonymous melalui video yang diunggah di YouTube (4/5/2021) mengatakan reformasi pajak berdampak secara tidak proporsional terhadap masyarakat kelas miskin dan menengah yang sudah semakin sulit karena pandemi.

Berdasarkan data kantor statistik nasional, masyarakat miskin di Kolombia mencapai 21 juta pada 2020, naik 7% dari 2019. Data tersebut lantas digunakan anonymous sebagai justifikasi untuk setiap serangan yang berbeda.

Demonstrasi sudah dimulai sejak 28 April 2021. Meski presiden Kolombia telah mencabut proposal pajak yang diajukan, demonstrasi terus berlanjut di beberapa kota di Kolombia. Bahkan, aksi protes ini telah menelan puluhan korban jiwa. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Kamis, 25 April 2024 | 13:00 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Rilis Roadmap Aksesi, Ada 8 Prinsip Pajak yang Perlu Diadopsi RI

Kamis, 25 April 2024 | 09:12 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Naikkan Tax Ratio 2025, Kadin Harap Ekstensifikasi Pajak Digencarkan

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara