Trusted Indonesian Tax News Portal
|
DDTC Indonesia
GET
x

Buka Musrenbangnas 2019, Jokowi Singgung Soal Middle Income Trap

1
1

Presiden Joko Widodo membuka Musrenbangnas 2019. 

JAKARTA, DDTCNews – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 resmi dihelat. Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan tidak mudahnya jalan Indonesia untuk menjadi negara maju.

Tantangan untuk menjadi negara maju dan berpendapatan tinggi, menurutnya, akan dihadapkan pada jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap. Tiga aspek harus diselesaikan jika ingin naik kelas pada 2045 mendatang.

“Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara terkuat ke-4 dan ke-5 di dunia pada 2045, tapi untuk mencapai itu tidak akan mudah karena banyak tantangan yang harus diselesaikan,” katanya saat membuka Musrenbangnas 2019, Kamis (9/5/2019).

Baca Juga: Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Tantangan pertama yang harus diselesaikan adalah pemerataan infrastruktur. Faktor ini merupakan modal dasar dalam mengakselerasi perekonomian nasional. Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, konektivitas wilayah dapat dicapai secara komprensif.

“Setelah dibangun jalan tol, pelabuhan dan bandara maka segera provinsi dan kabupaten koneksikan dengan titik-titik produksi di daerah masing-masing,” paparnya.

Tantangan kedua adalah melaksanakan reformasi struktural dan birokrasi. Aspek ini merupakan kunci untuk mengakselerasi kegiatan investasi dan ekspor. Perizinan yang tidak berbelit dan birokrasi yang fleksibel menjadi arah kebijakan ke depannya.

Baca Juga: APBN 2020 Mulai Dibahas, Dua Hal Ini Sasarannya

Struktur birokrasi yang semakin sederhana dinilai akan membuat fleksibilitas dalam memutuskan kebijakan. Oleh karena itu, pola lama dan terjebak dalam rutinitas penggunaan anggaran tidak tidak bisa diteruskan oleh aparatur negara.

“Problem kita di defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan artinya kita butuh ekspor dan investasi yang berorientasi ekspor dan subtitusi impor. Perizinan yang berbelit-belit baik di pusat dan daerah belum ada penyelesaian yang drastis. Ini yang akan segera kita mulai,” paparnya.

Tantangan ketiga adalah tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Aspek ini tidak kalah krusial karena struktur dari angkatan kerja masih didominasi tenaga kerja dengan pendidikan rendah.

Baca Juga: Indef: Isu Perpajakan Harus Dapat Tempat

“Data terakhir 51% angkatan kerja itu lulusan SD. Ini persoalan kita bagaimana harus diselesaikan dengan peningkatan keterampilan. Soal SDM butuh jutaan tenaga kerja yang harus ditingkatkan kemampuannya dan harus dilakukan bersama,” imbuhnya. (kaw)

“Kita memiliki peluang besar untuk menjadi negara terkuat ke-4 dan ke-5 di dunia pada 2045, tapi untuk mencapai itu tidak akan mudah karena banyak tantangan yang harus diselesaikan,” katanya saat membuka Musrenbangnas 2019, Kamis (9/5/2019).

Baca Juga: Darmin: Pembangunan Infrastruktur Tetap Berlanjut

Tantangan pertama yang harus diselesaikan adalah pemerataan infrastruktur. Faktor ini merupakan modal dasar dalam mengakselerasi perekonomian nasional. Perlu ada sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dengan demikian, konektivitas wilayah dapat dicapai secara komprensif.

“Setelah dibangun jalan tol, pelabuhan dan bandara maka segera provinsi dan kabupaten koneksikan dengan titik-titik produksi di daerah masing-masing,” paparnya.

Tantangan kedua adalah melaksanakan reformasi struktural dan birokrasi. Aspek ini merupakan kunci untuk mengakselerasi kegiatan investasi dan ekspor. Perizinan yang tidak berbelit dan birokrasi yang fleksibel menjadi arah kebijakan ke depannya.

Baca Juga: APBN 2020 Mulai Dibahas, Dua Hal Ini Sasarannya

Struktur birokrasi yang semakin sederhana dinilai akan membuat fleksibilitas dalam memutuskan kebijakan. Oleh karena itu, pola lama dan terjebak dalam rutinitas penggunaan anggaran tidak tidak bisa diteruskan oleh aparatur negara.

“Problem kita di defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan artinya kita butuh ekspor dan investasi yang berorientasi ekspor dan subtitusi impor. Perizinan yang berbelit-belit baik di pusat dan daerah belum ada penyelesaian yang drastis. Ini yang akan segera kita mulai,” paparnya.

Tantangan ketiga adalah tantangan dalam pembangunan sumber daya manusia. Aspek ini tidak kalah krusial karena struktur dari angkatan kerja masih didominasi tenaga kerja dengan pendidikan rendah.

Baca Juga: Indef: Isu Perpajakan Harus Dapat Tempat

“Data terakhir 51% angkatan kerja itu lulusan SD. Ini persoalan kita bagaimana harus diselesaikan dengan peningkatan keterampilan. Soal SDM butuh jutaan tenaga kerja yang harus ditingkatkan kemampuannya dan harus dilakukan bersama,” imbuhnya. (kaw)

Topik : Musrenbangnas, Jokowi, middle income trap
artikel terkait
Selasa, 21 Juni 2016 | 16:31 WIB
RUU PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 10:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK 2017
Kamis, 14 Juli 2016 | 13:25 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 14 Juli 2016 | 14:58 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 15:39 WIB
TATA PEMERINTAHAN
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 11 Agustus 2016 | 16:52 WIB
KANWIL DJP YOGYAKARTA
Kamis, 22 September 2016 | 12:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Kamis, 16 Februari 2017 | 09:55 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 21 Maret 2017 | 09:07 WIB
BERITA PAJAK HARI INI