INDEKS HARGA KONSUMEN

BPS: Februari 2021 Inflasi 0,10%

Dian Kurniati | Senin, 01 Maret 2021 | 12:20 WIB
BPS: Februari 2021 Inflasi 0,10%

Kepala BPS Suhariyanto memaparkan kinerja indeks harga konsumen pada Februari 2021. (tangkapan layar Youtube)

JAKARTA, DDTCNews – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Februari 2021 hanya sebesar 0,10% secara bulanan atau 1,38% secara tahunan.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan inflasi tersebut dipengaruhi naiknya harga berbagai komoditas. Catatan inflasi tersebut juga lebih kecil dibandingkan dengan Januari 2021, yakni 0,26%.

"Perkembangan harga berbagai komoditas pada Februari 2021 secara umum mengalami kenaikan tapi sangat tipis," katanya melalui konferensi video, Senin (1/3/2021).

Baca Juga:
Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

Suhariyanto mengatakan inflasi yang rendah pada Februari 2021 tidak terlepas dari dampak pandemi Covid-19. Menurutnya, pandemi menyebabkan mobilitas masyarakat berkurang, pendapatan masyarakat berkurang, dan pada akhirnya daya beli juga menyusut.

Suhariyanto menyebut ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, seperti makanan, minuman, dan tembakau. Inflasinya 0,07% dan andilnya terhadap inflasi 0,02. Inflasi itu salah satunya disebabkan kenaikan harga cabai rawit dan ikan segar yang masing-masing sebesar 0,02% karena pasokannya terpengaruh cuaca buruk.

Sementara itu, ada beberapa harga komoditas yang justru turun dan menyumbang deflasi, seperti daging ayam ras dan telur ayam ras masing-masing sebesar 0,02%, serta tomat, jeruk, dan cabai merah masing-masing sebesar 0,01%.

Baca Juga:
Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki pada Februari 2021 juga mengalami inflasi 0,06%. Subkelompok yang mengalami inflasi yaitu pakaian sebesar 0,09%, sementara subkelompok yang mengalami deflasi, yaitu subkelompok alas kaki sebesar 0,05%. Kelompok itu pada Februari 2021 tidak memberikan andil/sumbangan terhadap inflasi nasional.

Sementara itu, perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,04%. Inflasi itu misalnya karena naiknya tarif asisten rumah tangga.

Demikian pula pada kelompok transportasi yang pada Februari 2021 mengalami inflasi 0,30%. Menurut Suhariyanto, inflasi utamanya disebabkan kenaikan tarif jalan tol dan tarif angkutan udara.

Baca Juga:
Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

"Seperti yang kita ketahui, pada 17 Januari 2021 kemarin ada kenaikan beberapa ruas jalan tol," ujarnya.

Sementara itu, kelompok yang mengalami deflasi yakni informasi, keuangan, dan jasa keuangan sebesar 0,03%, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya yang deflasi 0,14%.

Dari 90 kota yang disurvei, 56 kota mengalami inflasi dan 34 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Mamuju sebesar 1,12% dan terendah di Tasikmalaya dan Sumenep masing-masing 0,02%.

Sementara itu, deflasi tertinggi terjadi di Gunungsitoli sebesar 1,55%. Deflasi terendah terjadi di Malang dan Tarakan masing-masing 0,01%. (kaw)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 22 April 2024 | 12:07 WIB KINERJA PERDAGANGAN

Neraca Perdagangan RI Surplus US$4,47 Miliar pada Maret 2024

Senin, 22 April 2024 | 11:50 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Harga Beras di Daerah Mulai Turun, Begini Hasil Pantauan BPS

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Rabu, 03 April 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Inflasi Pangan Tembus 10,33 Persen, Begini Tanggapan BI dan BKF

BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara