JEPANG

Bos Studio Anime 'Demon Slayer' Terseret Kasus Penggelapan Pajak

Syadesa Anida Herdona | Selasa, 21 Desember 2021 | 18:00 WIB
Bos Studio Anime 'Demon Slayer' Terseret Kasus Penggelapan Pajak

Sejumlah serial anime produksi Ufotable Inc. (sumber: anime-planet.com)

TOKYO, DDTCNews – Bos studio animasi Jepang terbukti melakukan penggelapan pajak senilai JPY138 juta atau setara Rp17 miliar. Bos rumah produksi serial ternama Demon Slayer tersebut menggelapkan pajak perusahaan dan pajak penjualan.

"Pengadilan Distrik Tokyo menyatakan Hikaru Kondo, presiden Ufotable Inc., bersalah dengan menyembunyikan penghasilan perusahaan sebesar JPY400 miliar untuk tahun pajak yang berakhir pada Agustus 2015, Agustus 2017, dan Agustus 2018," tulis Tax Notes International, dikutip Selasa (21/12/2021).

Akibatnya, Kondo harus menanggung hukuman 20 bulan di penjara dengan penangguhan 3 tahun. Tak hanya itu, perusahaannya pun harus membayar denda sebesar JPY30 juta, setara Rp3,7 miliar.

Baca Juga:
Otoritas Ini Mulai Pertimbangkan Kembali Program Diskon Cukai Solar

Dalam artikel yang dipublikasikan The Japan Times, Hakim Akiyuki Tanaka menyatakan bahwa Kondo memiliki niat yang kuat untuk menggelapkan pajak. Kondo bahkan meminta istrinya yang bertanggung jawab atas akuntansi perusahaan, untuk memalsukan laporan keuangan.

Pada sidang sebelumnya, Kondo mengakui perbuatannya menggelapkan pajak.

"Saya kira perusahaan tak akan terlibat dalam masalah dan menggelapkan pajak. Saya minta maaf," ucapnya.

Setelahnya, Ufotable mengeluarkan permintaan maaf. Perusahaan akan melakukan pembetulan atas surat pemberitahuan untuk tahun pajak 2018 dan akan membayar pajak terutang secara penuh. Perusahaan juga berjanji akan mematuhi aturan yang ada serta memperbaiki manajemen perusahaan. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Jumat, 26 April 2024 | 17:30 WIB REFORMASI PAJAK

Reformasi Pajak, Menkeu Jamin Komitmen Adopsi Standar Pajak Global

Jumat, 26 April 2024 | 17:00 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu PBJT Jasa Parkir dan Retribusi Parkir?

Jumat, 26 April 2024 | 16:45 WIB KEBIJAKAN KEPABEAN

Impor Barang Kiriman? Laporkan Data dengan Benar agar Tak Kena Denda

Jumat, 26 April 2024 | 16:30 WIB PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPN-PPnBM Kontraksi 16,1 Persen, Sri Mulyani Bilang Hati-Hati

Jumat, 26 April 2024 | 15:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Ada Usulan Tarif Pajak Kripto untuk Dipangkas, Begini Tanggapan DJP

Jumat, 26 April 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Sudah Lapor SPT Tapi Tetap Terima STP, Bisa Ajukan Pembatalan Tagihan

Jumat, 26 April 2024 | 14:37 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Juknis Penghapusan Piutang Bea Cukai, Download Aturannya di Sini

Jumat, 26 April 2024 | 14:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Indonesia Ingin Jadi Anggota OECD, DJP: Prosesnya Sudah On Track

Jumat, 26 April 2024 | 14:00 WIB KANWIL DJP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Korporasi Lakukan Tindak Pidana Pajak, Uang Rp 12 Miliar Disita Negara