BERITA TERKINI
Analis Kebijakan Ahli Muda BKF Bagus Raharjo (kanan) dan Director Fiscal Research and Advisory DDTC B. Bawono Kristiaji (kiri)
JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyebut sebagian besar belanja perpajakan pada 2021 ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan UMKM.
Analis Kebijakan Ahli Muda BKF Bagus Raharjo menyebut belanja perpajakan pada 2021 diestimasi mencapai Rp299,1 triliun atau 1,76% terhadap PDB. Dari jumlah tersebut, 76,5% belanja perpajakan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pengembangan UMKM.
"Insentif pajak yang dimanfaatkan masyarakat porsinya paling besar. Menariknya, masyarakat tidak menyadari kalau mereka juga memanfaatkan insentif ini," katanya dalam acara Nyibir Fiskal, Jumat (31/3/2023).
Contoh insentif yang dinikmati masyarakat di antaranya bentuk pengecualian barang dan jasa kena pajak seperti bahan kebutuhan pokok, jasa angkutan umum, serta jasa pendidikan dan kesehatan, yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat.
Selanjutnya, terdapat fasilitas PPN tidak dipungut untuk pengusaha kecil dan fasilitas PPh final untuk UMKM yang mendukung pertumbuhan industri UMKM.
Di sisi lain, porsi insentif pajak untuk pengusaha atau industri besar justru tidak terlalu besar. Pada kelompok ini, insentif yang diberikan berfungsi mendukung bisnis dan investasi.
Bagus menjelaskan pemberian insentif pajak akan selalu disesuaikan dengan tujuan besar APBN. Ketika perekonomian mengalami gejolak, pemerintah memberikan insentif pajak untuk meredam gejolak tersebut.
Selain itu, insentif juga memainkan peran penting untuk mendukung sektor yang membutuhkan seperti industri pionir. Namun, tak semua sektor layak memperoleh insentif ini karena pemberiannya dilakukan secara selektif dan terarah.
Di sisi lain, Bagus menilai efektivitas pemberian insentif pajak terbilang sulit diukur. Namun, dari data konsumsi, pemberian berbagai insentif pajak cukup membantu mengerek daya beli masyarakat, terutama ketika tertekan akibat pandemi Covid-19.
Kemudian, sambungnya, data realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan peran insentif pajak yang cukup efektif menarik investasi.
"Dari situ dapat disimpulkan insentif ini berpengaruh atau berdampak baik terhadap perekonomian. Akan tetapi, kita perlu melihat di masing-masing [tujuannya]," ujarnya. (rig)
