Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 15:20 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Fokus
Literasi
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA
Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Bisnis Vila Jadi Sasaran Ekstensifikasi Pajak

A+
A-
0
A+
A-
0
Bisnis Vila Jadi Sasaran Ekstensifikasi Pajak

Ilustrasi.

BATU, DDTCNews – Pemkot Batu, Jawa Timur membuka opsi menjadikan bisnis penginapan vila sebagai sebagai objek pajak baru. Rencananya, pemkot akan melakukan pendataan terhadap ratusan vila di Kota Batu.

Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan jumlah vila makin banyak dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, bisnis akomodasi tersebut belum tergali potensi pajak untuk menambah pendapatan asli daerah (PAD).

"Terdapat 536 vila di kawasan Songgoriti dan Oro-oro Ombo yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan (IMB)," katanya, dikutip pada Rabu (21/7/2021).

Baca Juga: NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Punjul menuturkan ratusan vila tersebut tidak mengantongi tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), padahal fungsi vila saat ini telah beralih fungsi menjadi jasa akomodasi penginapan dari sebelumnya hanya untuk kepentingan hunian.

Dengan demikian, para pemilik bisnis vila tidak memiliki nomor pokok wajib pajak daerah sehingga tidak menyetor pajak hotel. Untuk itu, pemkot akan melakukan pendataan rumah hunian yang sudah beralih fungsi menjadi vila.

Dia memaparkan proses bisnis untuk memungut PAD dari kegiatan bisnis vila sudah dilakukan dengan menggandeng paguyuban pemilik vila di Kota Batu. Namun, hasil penerimaan yang didapat belum optimal.

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Sebanyak 324 vila yang tergabung dalam paguyuban membayar retribusi hanya Rp2,8 juta per bulan. Jumlah tersebut sangat kecil karena kontribusi pembayaran retribusi setiap vila hanya Rp8.600 setiap bulan.

"Seharusnya ini menjadi potensi pajak daerah. Selama ini jasa akomodasi seperti hotel harus bayar pajak. Ini yang membuat investasi di Kota Batu tidak maksimal. Orang akan pilih bangun vila karena tidak perlu izin dan tidak dikenakan pajak," ujar Punjul.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (DPMPTSP-TK) Muji Dwi Leksono mengatakan bisnis akomodasi vila belum termasuk sebagai objek pajak daerah.

Baca Juga: Kurangi Polusi, Jasa Penerbangan Bakal Kena Pajak

Selama ini, pemkot hanya memungut retribusi pengalihan fungsi IMB dari hunian menjadi kegiatan komersial. "Untuk pajak vila tidak ada. Hanya retribusi IMB karena pergantian jenis usaha. Sehingga untuk lainnya tidak ada," tuturnya seperti dilansir nusadaily.com. (rig)

Topik : pemkot batu, vila, kebijakan pajak, ekstensifikasi pajak, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Kamis, 22 Juli 2021 | 00:38 WIB
Menurut saya pemakaian villa tidak seperti hotel. Jadi untuk itu bisnis ini belun termasuk objek pajak
1

ARTIKEL TERKAIT

Minggu, 16 Januari 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Belum Ada Mekanisme Pemotongan, Pajak Cryptocurrency Disetor Sendiri

Minggu, 16 Januari 2022 | 14:00 WIB
KOTA KUPANG

Pemkot Ini Bersiap Kenakan Pajak Air Tanah

Sabtu, 15 Januari 2022 | 16:00 WIB
KOTA CIREBON

Bayar Pajak Daerah Makin Mudah, Pemda Luncurkan Aplikasi Khusus

Sabtu, 15 Januari 2022 | 11:30 WIB
KABUPATEN SRAGEN

Pemutihan Denda PBB Diadakan Lagi, Warga Diimbau Lunasi Tunggakan

berita pilihan

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:30 WIB
KABUPATEN TEMANGGUNG

NJOP Naik Drastis, Paguyuban Kades Kompak Menolak

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:20 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Tanggung Jawab Renteng atas Pembayaran PPN

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:05 WIB
PROFIL PAJAK KOTA TASIKMALAYA

Simak Profil Pajak Kota Mutiara dari Priangan Timur

Jum'at, 21 Januari 2022 | 17:00 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Optimalkan Pajak Pusat dan Daerah, Pemda Teken MoU dengan DJP

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:11 WIB
HASIL DEBAT 30 Desember 2021—19 Januari 2022

77,24% Peserta Debat Setuju Sidang Online Tetap Ada Pascapandemi

Jum'at, 21 Januari 2022 | 16:00 WIB
GHANA

Pajak Transaksi Elektronik 1,75 Persen Diusulkan ke DPR

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:52 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Objek Tak Kena PPN Dikurangi, Sektor Informal Diharapkan Masuk Sistem

Jum'at, 21 Januari 2022 | 15:35 WIB
UU HPP

Dirjen Pajak Sebut Pengesahan UU HPP Tak Sulut Konfrontasi