Review
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Fokus
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Bikin Meterai Elektronik, DJP Jajaki Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

A+
A-
1
A+
A-
1
Bikin Meterai Elektronik, DJP Jajaki Kolaborasi dengan Pihak Ketiga

Gedung Ditjen Pajak. (foto: DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Ditjen Pajak (DJP) akan menerbitkan meterai elektronik setelah UU Bea Meterai terbaru resmi diberlakukan. Jika tidak ada aral melintang, UU Bea Meterai terbaru tersebut berlaku mulai Januari 2021.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP Iwan Djuniardi mengatakan DJP akan melakukan pengadaan sistem IT khusus untuk mendukung penerbitan meterai elektronik tersebut.

"Untuk pengadaan sistem IT-nya nanti kami akan menjajaki kolaborasi dengan pihak ketiga," katanya, Jumat (4/9/2020).

Baca Juga: Kanwil DJP Jabar III Mulai Pindahkan Wajib Pajak ke KPP Baru

Iwan menjelaskan wajib pajak yang hendak memesan meterai elektronik nantinya melalui portal meterai yang disediakan DJP. Wajib pajak bakal mendapatkan kuota meterai elektronik sesuai dengan nominal pemesanan meterai elektronik tersebut.

"Nanti juga akan ada semacam wallet meterai yang di-provide oleh portal meterai," ujarnya.

Setelah memesan meterai elektronik sesuai dengan nominal yang dipesan, wajib pajak lantas bebas menggunakan meterai elektronik tersebut sewaktu-waktu sesuai dengan jumlah meterai elektronik yang masih tersedia dalam wallet meterai.

Baca Juga: Soal Pajak Khusus Transaksi Cryptocurrency, BKF: Belum Ada Kajian

Merujuk RUU Bea Meterai, pembayaran bea meterai yang terutang pada dokumen dapat dilakukan dengan menggunakan meterai tempel, meterai elektronik, atau meterai dalam bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Meterai elektronik akan memiliki kode unik dan keterangan tertentu yang spesifikasinya akan diatur melalui peraturan menteri keuangan.

Pemerintah sebelumnya sempat menyebutkan potensi penerimaan negara dari bea meterai atas dokumen digital mencapai Rp5 triliun pada 2021 seiring dengan kenaikan tarif dari Rp3.000-Rp6.000 menjadi Rp10.000,00. (rig)

Baca Juga: DJP Rilis Daftar Yurisdiksi Partisipan AEoI Terbaru

Topik : ruu bea meterai, meterai elektronik, digitalisasi, kementerian keuangan, DJP, nasional
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Henry Dharmawan

Sabtu, 05 September 2020 | 09:22 WIB
Langkah yang tepat untuk DJP. Kolaborasi dengan pihak ketiga seperti sektor privat memang diperlukan dalam rangka mengembangkan teknologi informasi di bidang pajak yang salah satunya adalah bea materai elektronik. Semoga aplikasinya bisa mudah sehingga potensi penerimaan negara dari bea materai dapa ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 19 April 2021 | 10:30 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 19 April 2021 | 10:27 WIB
KANWIL DJP SUMUT I
Senin, 19 April 2021 | 10:04 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Senin, 19 April 2021 | 09:38 WIB
PER-06/PJ/2021
berita pilihan
Selasa, 20 April 2021 | 16:52 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Selasa, 20 April 2021 | 16:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 16:01 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 20 April 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 15:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL