Review
Kamis, 29 September 2022 | 16:16 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 27 September 2022 | 11:55 WIB
KONSULTASI UU HPP
Minggu, 25 September 2022 | 11:30 WIB
KEPALA BAPENDA RIAU SYAHRIAL ABDI
Kamis, 22 September 2022 | 13:53 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 30 September 2022 | 19:21 WIB
KESADARAN PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:00 WIB
TIPS PAJAK
Rabu, 28 September 2022 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Data & Alat
Rabu, 28 September 2022 | 09:39 WIB
KURS PAJAK 28 SEPTEMBER - 04 OKTOBER 2022
Rabu, 21 September 2022 | 08:33 WIB
KURS PAJAK 21 SEPTEMBER - 27 SEPTEMBER 2022
Rabu, 14 September 2022 | 09:21 WIB
KURS PAJAK 14 SEPTEMBER - 20 SEPTEMBER 2022
Rabu, 07 September 2022 | 09:33 WIB
KURS PAJAK 07 SEPTEMBER - 13 SEPTEMBER
Komunitas
Sabtu, 01 Oktober 2022 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK
Jum'at, 30 September 2022 | 16:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Jum'at, 30 September 2022 | 11:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Kamis, 29 September 2022 | 16:42 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2022
Reportase

'Biden akan Hati-hati Cabut Kebijakan Tarif Impor Trump'

A+
A-
0
A+
A-
0
'Biden akan Hati-hati Cabut Kebijakan Tarif Impor Trump'

Suasana salah satu pabrik baja di Amerika Serikat. Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS tak serta merta akan diikuti oleh pencabutan beberapa kebijakan tarif atas komoditas impor dari China dan Eropa yang diterapkan oleh presiden sebelumnya, Donald Trump. (Foto: steel.org)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Terpilihnya Joe Biden sebagai Presiden AS tak serta merta akan diikuti oleh pencabutan beberapa kebijakan tarif atas komoditas impor dari China dan Eropa yang diterapkan oleh presiden sebelumnya, Donald Trump.

Mantan Deputy US Trade Representative (USTR) Jeffrey Gerrish mengatakan Biden bakal berhati-hati dalam mencabut tarif bea masuk yang diberlakukan oleh Trump, apalagi mengingat Biden telah berjanji akan mendorong penciptaan lapangan kerja di AS.

"Biden tak akan serta merta mencabut tarif yang sudah berlaku. Bahkan, saya memprediksi Biden akan mempertahankan tarif atas impor dari China sepanjang belum ada konsesi dari Pemerintah Cina," ujar Gerrish seperti dilansir Tax Notes International, dikutip Senin (15/2/2021).

Baca Juga: Disetujui Senat, AS Bakal Kenakan Cukai Atas Buyback Saham

Untuk diketahui, AS dan China sesungguhnya telah menandatangani perjanjian dagang pada Januari 2020. Meski demikian, pada faktanya AS masih mempertahankan tarif 25% atas produk impor China senilai US$250 miliar dan tarif sebesar US$7,5% atas produk impor sebesar US$120 miliar.

Gerrish mengatakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh Biden adalah terkait dengan pengenaan tarif atas impor baja dan alumunium yang dikenakan oleh Trump.

Produsen baja yang tergabung dalam 5 asosiasi telah mengirimkan surat kepada Biden. Dalam surat tersebut, kelima asosiasi meminta Biden untuk mempertahankan tarif atas impor baja yang dikenakan oleh Trump.

Baca Juga: Biden Harap DPR Segera Sepakati Pajak Korporasi Minimum 15 Persen

Dalam suratnya, American Iron and Steel Institute, United Steelworkers, Steel Manufacturers Association, Committee on Pipe and Tube Imports, dan American Institute of Steel Construction mewanti-wanti dicabutnya pengenaan tarif dan dibukanya keran impor akan menekan industri domestik.

"Kami bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintahan baru demi meningkatkan perekonomian AS dan menjaga ketersediaan lapangan kerja industri besi dan baja ke depan," tulis kelima asosiasi dalam suratnya.

Meski demikian, terdapat pula kelompok yang meminta tarif atas impor baja itu dicabut, salah satunya Coalition of American Metal Manufacturers and Users. Mereka memandang pengenaan tarif justru membuat sektor manufaktur susah dalam berkompetisi. (Bsi)

Baca Juga: Presiden Biden Ingin Pajak BBM Diliburkan Hingga Akhir September 2022

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : joe biden, kebijakan tarif impor Trump, industri AS

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Senin, 25 Oktober 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Usulan Partai Demokrat Soal Pajak Capital Gains Dikritik

Jum'at, 17 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

15 Ekonom Peraih Nobel Dukung 'Tax The Rich' Ala Joe Biden

Jum'at, 17 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Ketimpangan Makin Lebar, Biden Tegaskan Pentingnya Reformasi Pajak

berita pilihan

Minggu, 02 Oktober 2022 | 15:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

PMK Soal MAP Direvisi, Bakal Disesuaikan dengan Pasal 27C UU KUP

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP Siapkan Aturan Teknis Pelaporan Repatriasi dan Investasi Harta PPS

Minggu, 02 Oktober 2022 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN CUKAI

Efek Tarif Cukai Naik, Produksi Rokok Turun 3,3% Sampai Agustus 2022

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:30 WIB
NORWEGIA

Pakai Aset Negara, Sektor Perikanan Ini Kena Pajak Khusus

Minggu, 02 Oktober 2022 | 13:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

PPN atau PPnBM yang Tidak Dipungut Instansi Pemerintah

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Faktur Pajak atas Transaksi Bebas PPN Terlambat Dibuat, Kena Sanksi?

Minggu, 02 Oktober 2022 | 12:00 WIB
KABUPATEN KUPANG

Siap-Siap! Pemda Ini Adakan Program Pemutihan PBB Sampai 30 November

Minggu, 02 Oktober 2022 | 11:30 WIB
INGGRIS

IMF Minta Negara Eropa Ini Tidak Kucurkan Insentif Pajak

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Kapan Faktur Pajak Dibuat? Simak Lagi Aturannya di Sini

Minggu, 02 Oktober 2022 | 10:00 WIB
VIETNAM

Harga Masih Tinggi, Kadin Usulkan Pajak BBM Dihapus Sementara