Review
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Minggu, 18 April 2021 | 08:01 WIB
KEPALA KANWIL DJP PAPUA DAN MALUKU ARRIDEL MINDRA:
Fokus
Data & Alat
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Jum'at, 02 April 2021 | 10:00 WIB
KMK 20/2021
Reportase
Perpajakan.id

Bersama DJP, Atpetsi Bakal Jalankan Riset Pajak Berbasis Kewilayahan

A+
A-
2
A+
A-
2
Bersama DJP, Atpetsi Bakal Jalankan Riset Pajak Berbasis Kewilayahan

Ketua Umum Atpetsi Darussalam saat menyampaikan keynote speech dalam webinar bertajuk “Peran Tax Center Sebagai Mitra DJP: Upaya Meningkatkan Peran Pajak dalam Pembangunan Masa Depan”.

MEDAN, DDTCNews – Riset bersama berbasis kewilayahan akan menjadi salah satu agenda penting yang akan dilakukan Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) bersama Ditjen Pajak (DJP).

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Atpetsi Darussalam dalam webinar bertajuk “Peran Tax Center Sebagai Mitra DJP: Upaya Meningkatkan Peran Pajak dalam Pembangunan Masa Depan”. Dengan riset itu, akan didapatkan peta potensi ekonomi, pajak, dan perilaku wajib pajak di tiap daerah.

“Sehingga kita berharap target-target yang dibebankan untuk masing-masing kanwil DJP itu bisa lebih realistis dengan potensi ekonominya, potensi pajaknya, dan perilaku wajib pajaknya seperti apa,” ujar Darussalam, Selasa (4/8/2020).

Baca Juga: Kanwil DJP Jabar III Mulai Pindahkan Wajib Pajak ke KPP Baru

Dengan demikian, pendekatan riset atau kajian tidak akan dilakukan secara nasional. Hal ini sejalan dengan strategi otoritas pajak saat ini yang ingin mengoptimalkan pendekatan dan pengawasan berbasis kewilayahan.

Agenda riset bersama berbasis kewilayahan ini sudah direncanakan sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama terkait dengan pembinaan dan pengembangan tax center di seluruh Indonesia. Simak artikel ‘Tingkatkan Peran Tax Center, DJP dan Atpetsi Teken Kesepakatan Bersama’.

Selain riset bersama berbasis kewilayahan, ada tiga agenda penting lain yang dicakup dalam kesepakatan bersama. Pertama, sosialisasi dan inklusi pajak. Terkait dengan hal ini, Atpetsi bersama DJP akan menyusun kurikulum pajak dari level pendidikan dasar dan sosialisasi perpajakan.

Baca Juga: Soal Pajak Khusus Transaksi Cryptocurrency, BKF: Belum Ada Kajian

“Untuk saat ini, sosialisasi terutama terkait dengan kebijakan insentif pajak karena serapannya sejauh ini masih belum optimal,” imbuh Darussalam.

Kedua, pelatihan pajak bagi stakeholder yang berkepentingan di bidang pajak. Menurutnya, kampus memiliki kapasitas terkait dengan pelatihan pajak. Ketiga, revitalisasi kurikulum pajak. Bagaimanapun, kinerja pajak tidak lepas dari sumber daya manusianya.

Menurut Darussalam, ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi terkait dengan kurikulum pajak, mulai dari implementasi kurikulum berbasis komparasi, pembelajaran dari kasus, dan pemahaman pajak merupakan multidisplin ilmu.

Baca Juga: DJP Rilis Daftar Yurisdiksi Partisipan AEoI Terbaru

“Dalam perkembangan terakhir, pajak itu dikaitkan dengan teknologi informasi. Jadi, ada perpaduan ilmu pajak dan ilmu teknologi sehingga ada profesi baru yang dikenal sebagai taxologist. Ini menarik. Kurikulum perlu direvitalisasi,” jelasnya.

Berbagai agenda tersebut, lanjut Darussalam, menjadi upaya untuk memperluas peran tax center. Sebagai pihak ketiga, tax center perlu dapat mengoptimalkan perannya sebagai jembatan antara otoritas pajak dengan wajib pajak.

Bagaimanapun, peran pihak ketiga menjadi krusial karena ada keinginan dari pemerintah dari sisi penerimaan negara. Di sisi lain, wajib pajak masih menganggap pajak sebagai beban biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan.

Baca Juga: Impor Alat Laboratorium Deteksi Covid-19 Bisa Dapat Insentif Pajak?

Dalam kesempatan itu, Darussalam mengutip pernyataan Vito Tanzi dalam buku “The Ecology of Tax Systems: Factors That Shape the Demand and Supply of Taxes.” Vito mengatakan Keberhasilan maupun kegagalan sistem pajak ditentukan oleh tarik-menarik kepentingan antara stakeholders dalam mendesain sistem pajak yang tepat bagi solusi permasalahan ekonomi masing-masing negara.

“Oleh karena itu, perlunya pihak ketiga yang bisa diterima semua pihak sebagai jembatan antara kepentingan stakeholders,” imbuh Darussalam.

Jika hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak berjalan lancar, beberapa tolak ukur kinerja pajak seperti tax ratio, effort pajak, tax gap, dan tax buoyancy Indonesia bisa lebih baik.

Baca Juga: Apakah Pajak Penghasilan Dokter PNS Ditanggung Pemerintah?

Sebagai informasi, webinar ini terselenggara atas hasil kerja sama Kanwil DJP Sumut I dan II serta Asosiasi Tax Center Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (Atpetsi) DPD Sumut. Simak pula artikel ‘Jadi Mitra Strategis DJP, Tax Center Perlu Perbanyak Kajian Perpajakan’. (kaw)

Topik : tax center, Atpetsi, DJP, riset pajak, kajian perpajakan, Atpetsi DPD Sumut, webinar
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 14 April 2021 | 13:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 14 April 2021 | 11:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 11:12 WIB
PER-06/PJ/2021
Rabu, 14 April 2021 | 08:22 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Selasa, 20 April 2021 | 16:17 WIB
ADMINISTRASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 16:01 WIB
PENERIMAAN NEGARA
Selasa, 20 April 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR
Selasa, 20 April 2021 | 15:03 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Selasa, 20 April 2021 | 14:38 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:36 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL
Selasa, 20 April 2021 | 13:30 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 April 2021 | 13:00 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR