BERITA TERKINI
WASHINGTON, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan penerapan program pengampunan pajak yang diterapkan sejak Juli 2016 hingga Maret 2017 merupakan satu langkah strategis Pemerintah RI untuk bisa menahan kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian.
Hal itu diungkapkannya saat menjadi pembicara seminar Indonesia: Steering Through The Global Headwind, Unlocking The Domestic Potentials yang diselenggarakan oleh The United Stated-Indonesia Society (USINDO) hari ini, Kamis (20/4), di Washington DC, Amerika Serikat (AS).
Memang diakui Sri Mulyani, ada kelemahan dalam penerimaan pajak pada dua tahun terakhir. Seiring dengan perekonomian yang melambat, penerimaan pajak juga tidak bisa tumbuh seperti yang diharapkan.
Untuk itu dijalankan program pengampunan pajak atau tax amnesty dengan tujuan mengumpulkan basis data dari masyarakat yang selama ini tidak patuh dalam pembayaran sekaligus melaporkan pajak.
Realisasi penerimaan program pengampunan pajak berdasarkan Surat Setoran Pajak (SSP) mencapai Rp134,99 triliun yang terkomposisi dari uang tebusan sebesar Rp114,23 triliun, pembayaran tunggakan senilai Rp19,02 triliun dan pembayaran bukti permulaan sekitar Rp1,75 triliun.
Sedangkan dari komposisi harta, terdapat deklarasi dalam negeri sebesar Rp 3.697,94 triliun, deklarasi luar negeri sebesar Rp 1.036,37 triliun, dan repatriasi sebesar Rp 122,3 triliun. Sementara itu ada tambahan 52.757 wajib pajak (WP) baru, dari total peserta tax amnesty 972.530 WP.
"Program tax amnesty yang kami jalankan disebut sebagai yang terbaik di dunia," ujarnya di Washington di depan para investor asal AS, Kamis (20/4).
Kredibilitas APBN, kata Sri Mulyani juga akan ditunjukkan melalui belanja yang terukur, di samping reformasi fiskal yang sudah dijalankan. Setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah akan benar-benar ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Jadi APBN yang kita miliki benar-benar berfungsi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi saya adalah dengan meningkatkan penerimaan negara dan disalurkan dalam bentuk belanja negara yang efektif," tandasnya. (Amu)
