BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar bisa menjangkau masyarakat kalangan terbawah, terutama yang belum terjangkau oleh KUR sama sekali. Kali ini, pemerintah akan menggandeng beberapa institusi untuk menerapkannya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah merevitalisasi Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP) sebagai koordinator pendanaan dengan KUR skema khusus untuk pembiayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Ada fasilitas redesign PIP untuk menyasar ke yang lebih mikro dari KUR. Totalnya di APBN 2017 ada Rp 1,5 triliun itu sama seperti KUR untuk subsidi bunga dan lainnya. Tentunya agar UMKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan perbankan bisa mengkases keuangan,” paparnya di Jakarta, baru-baru ini.
Ia menjelaskan lebih lanjut pemerintah akan menggandeng koperasi, Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan modal ventura untuk menjangkau kelompok masyarakat sangat bawah.
Rencananya, PIP sebagai koordinator pendanaan akan membiayai Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). LKBB tersebut selanjutnya akan menyalurkan pembiayaan kepada UMKM. Dalam skema pembiayaan tersebut, selain menggunakan dana APBN juga dimungkinkan bekerja sama dengan Pemda, setidaknya sebesar Rp1,5 triliun diinvestasikan kepada PIP.
Dengan alokasi Rp 1,5 triliun, PIP diharapkan membiayai 300.000 sampai dengan 1.132.930 UMKM, 75% dari jumlah ini merupakan nasabah baru yang belum mendapatkan pembiayaan dari program KUR yang tengah berjalan.
Sri mengakui tengah mematangkan skema KUR mikro melalui PIP dengan 13 K/L terkait. Mengingat dana ini sebagai investasi pemerintah, harus tetap dijaga dan tidak hilang begitu saja selayaknya belanja subsidi.
“Jika hilang begitu saja nanti akan tercatat sebagai kerugian negara dan menimbulkan masalah dalam pemerintahan. Sebenarnya ini ide baik tapi realisasinya yang harus dipantau, karena realitanya jumlah pelaku super-mikro itu begitu banyak,” tegasnya. (Amu)
