BERITA TERKINI
Ilustrasi. Petugas PT Pos Indonesia melakukan verifikasi data warga yang menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantor Pos, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (9/11/2022). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/nz
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) sudah menyediakan saluran pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan secara elektronik, yakni melalui kanal e-form dan e-filing. Pelaporan SPT Tahunan secara online diyakini lebih efisien dan memudahkan wajib pajak.
Kendati begitu, masih ada kelompok wajib pajak yang lebih memilih melaporkan SPT Tahunannya secara offline, yakni dengan mengirim dokumen fisik ke kantor pajak. Apakah cara tersebut masih diperbolehkan? DJP menegaskan pelaporan SPT Tahunan menggunakan kertas masih bisa dilakukan. Namun, ada beberapa kriteria yang perlu dipenuhi.
"Sepanjang wajib pajak belum pernah melakukan pelaporan SPT Tahunan secara elektronik, dan tidak masuk kategori sesuai Pasal 4 ayat (6) PER-02/PJ/2019, masih bisa lapor SPT Tahunan orang pribadi menggunakan kertas dan dikirim via pos," cuit DJP melalui akun @kring_pajak, dikutip pada Kamis (2/2/2023).
Pengiriman dokumen SPT Tahunan juga perlu dilengkapi dengan bukti pengiriman surat ke KPP terdaftar.
Pasal 4 ayat (6) PER-02/PJ/2019 menyebutkan ada 7 jenis wajib pajak yang wajib menyampaikan SPT Tahunannya dalam bentuk dokumen elektronik alias secara online.
Pertama, wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar.
Kedua, wajib pajak yang sudah pernah menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk dokumen elektronik, alias online.
Ketiga, wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 PER-02/PJ/2019.
Keempat, wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
Kelima, wajib pajak yang diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5).
Keenam, wajib pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT Tahunan PPh. Ketujuh, wajib pajak yang laporan keuangannya diaudit oleh akuntan publik.
"Wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), atau ayat (6) dapat menyampaikan SPT dalam bentuk formulir kertas [hardcopy]," bunyi Pasal 4 ayat (7) PER-02/PJ/2019. (sap)
