BERITA TERKINI
Presiden Jokowi. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi melarang ekspor bijih bauksit dalam bentuk mentah mulai Juni 2023. Kebijakan ini diambil guna mendorong pemurnian bauksit di dalam negeri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pelarangan ekspor bijih nikel terbukti berhasil meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan pelarangan ekspor akan direplikasi pada komoditas-komoditas lainnya.
"Dari industrialisasi bauksit di dalam negeri ini kita perkirakan pendapatan negara akan meningkat dari Rp21 triliun menjadi sekitar kurang lebih Rp62 triliun," ujar Jokowi, Rabu (21/12/2022).
Pelarangan ekspor komoditas dalam bentuk mentah dan hilirisasi ditargetkan menciptakan nilai tambah di dalam negeri yang berimbas pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan penerimaan devisa, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi.
"Pemerintah akan terus konsisten melakukan hilirisasi di dalam negeri agar nilai tambah dinikmati di dalam negeri untuk kemajuan dan kesejahteraan rakyat," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan industri dalam negeri sudah siap merespons pelarangan ekspor bijih bauksit. Menurutnya, sudah ada 4 fasilitas pemurnian bauksit di Indonesia dengan kapasitas alumina sebesar 4,3 juta ton.
Selanjutnya, saat ini juga sudah ada fasilitas pemurnian bauksit yang dalam proses pembangunan dengan kapasitas input 27,41 juta ton dan kapasitas produksi sebesar 4,98 juta ton.
Airlangga mengatakan Indonesia memiliki cadangan bauksit sebesar 3,2 miliar ton. Dengan jumlah fasilitas pemurnian bauksit yang ada saat ini, cadangan bauksit Indonesia masih akan tersedia hingga 90 tahun sampai dengan 100 tahun ke depan.
"Sesudah bauksit dia akan menjadi alumina, lalu menjadi aluminium ingot, dari situ akan turun ke turunannya dalam bentuk batangan atau dalam bentuk flat. Ini akan turun lagi ke industri yang sudah punya ekosistem yakni permesinan dan konstruksi," ujar Airlangga. (sap)
