BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan mengeksekusi penurunan defisit APBN secara hati-hati.
APBN 2023, menurut menkeu, merupakan momentum pertama bagi pemerintah untuk menurunkan defisit kembali ke bawah 3% setelah 3 tahun melebar karena pandemi Covid-19. Menurutnya, penurunan defisit harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional.
"Defisit APBN sebesar Rp598,2 triliun, menurun secara konsisten dan kita akan eksekusi secara hati-hati, dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan mulai sejak saat ini, yaitu tahun 2022," katanya dalam penyerahan DIPA 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (1/12/2022).
Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja keras menangani pandemi dan melindungi ekonomi masyarakat dari pandemi Covid-19 hingga mengalami pelebaran defisit. Sebagaimana diatur dalam UU 2/2020, pemerintah akan kembali menyehatkan APBN dengan menurunkan defisit paling tinggi 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menurutnya, penetapan target defisit APBN 2023 sebesar 2,84% terhadap PDB telah melewati proses penghitungan yang matang. Penghitungan tersebut juga mempertimbangkan berbagai ketidakpastian global pada tahun depan.
Dia menjelaskan penyusunan APBN 2023 telah mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal secara kredibel, hati-hati, dan tepat waktu. Pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan ketahanan dan keamanan pembiayaan APBN karena berbagai negara kini mulai menaikkan suku bunga acuan untuk merespons lonjakan inflasi.
Kenaikan suku bunga global bakal berdampak pada peningkatan cost of fund sekaligus memicu aliran modal keluar dari negara berkembang dan menekan nilai tukar.
"Kenaikan suku bunga global dan guncangan finansial global serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus kita sikapi," ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan pengelolaan APBN 2023 tidak akan mudah karena dihadapkan pada tantangan global. Meski optimistis, beberapa isu global dapat memengaruhi kinerja pemulihan ekonomi Indonesia seperti kondisi geopolitik dan kebijakan nol kasus Covid-19 di China.
Melalui UU 28/2022, pemerintah dan DPR menargetkan pendapatan negara dalam APBN 2023 senilai Rp2.463 triliun. Angka itu terdiri atas penerimaan perpajakan senilai Rp2.021,22 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp441,39 triliun, dan hibah Rp409,42 triliun.
Kemudian dari sisi belanja, direncanakan senilai Rp3.016,17 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.246,45 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp814,71 triliun.
Dengan data penerimaan dan belanja tersebut, defisit APBN 2023 akan senilai Rp598,15 triliun atau 2,84% terhadap PDB. (sap)
