Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (foto: KSP)
JAKARTA, DDTCNews - Kantor Staf Kepresidenan (KSP) merilis laporan capaian kinerja 2022. Salah satu aspek yang disorot adalah kemampuan Indonesia dalam melewati krisis sebagai dampak pandemi Covid-19.
Kepala Staf Presiden Moeldoko menjelaskan, klaim keberhasilan Indonesia dalam melewati krisis terlihat dari jumlah kasus konfirmasi positif dan kematian akibat Covid-19 yang jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara maju dan berkembang. Selain itu, perekonomian nasional juga dinilai masih cukup tangguh dengan tren pertumbuhan yang terjaga.
"Pemerintah berhasil menjaga distribusi, ketersediaan, dan keterjangkauan pangan, serta daya beli mayarakat. Sehingga ekonomi terus tumbuh dan inflasi terkendali. Di mana pada kuartal II/2022 ekonomi tumbuh 5,44% [year on year], dengan inflasi inti sebesar 3,04% [year on year]," kata Moeldoko dalam keterangan resminya, Jumat (20/10/2022).
Dalam laporan Capaian Kinerja 2022, KSP menuliskan bahwa pemerintah telah memberikan dukungan besar terhadap pelaku UMKM untuk memperkuat pondasi perekonomian. Dukungan yang dimaksud termasuk kemudahan akses pembiayaan, peningkatan pangsa kredit, peningkatan plafon kredit usaha rakyar (KUR), dan transformasi digital.
"Dari target 30 juta pada 2024, saat ini sudah 19 juta lebih UMKM yang sudah terdigitalisasi," kata Moeldoko.
Bicara soal angka kemiskinan, pemerintah mengeklaim telah terjadi tren penurunan dalam 3 tahun terakhir. Per 22 Maret 2022, angka kemiskinan turun menjadi 9,54% dari sebelumnya, 9,71% pada September 2021. Sedangkan kemiskinan ekstrem, per 21 September 2022 tercatat mengalami penurunan menjadi 3,79%, dari sebelumnya 4% pada Maret 2022.
"Begitu juga dengan angka prevalensi stunting. Pada 2019 sebanyak 28%, tahun ini turun menjadi 21%," ungkap Moeldoko.
Namun, Indonesia bakal menghadapi tantangan cukup berat pada 2023 mendatang. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan ancaman resesi dan kenaikan inflasi global dapat berlanjut hingga 2 tahun ke depan.
Sri Mulyani mengatakan risiko yang dihadapi negara-negara dunia kini bergeser dari pandemi menjadi gejolak ekonomi. Menurutnya, risiko yang menantang harus diwaspadai semua negara, termasuk Indonesia.
"Ini adalah konteks yang sedang dan akan terus kita kelola hari ini dan tahun 2023, dan bahkan kemarin pembahasan persoalan kompleks ini akan berlanjut pada 2024," katanya. Baca juga Tak Begitu Bertumpu ke Ekonomi Global, Indonesia Bisa Aman dari Resesi. (sap)