Dana Pengalihan Subsidi BBM Bakal Diverifikasi BPKP dan Diaudit BPK

JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan menegaskan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan manfaat APBN sebaik-baiknya bagi masyarakat yang lebih membutuhkan.

Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) juga dibutuhkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin dari dampak kenaikan harga pangan dan energi.

“Kami bisa alihkan ini dengan mengubah bentuknya menjadi rasa support kami kepada orang yang miskin atau rentan miskin. Tentu akan menjadi lebih baik,” katanya seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Rabu (7/9/2022).

Saat ini, lanjut Isa, pemerintah telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 hingga 3 kali lipat, dari Rp152,5 triliun menjadi Rp502,4 triliun. Namun, distribusi manfaat subsidi ternyata lebih banyak dinikmati kelompok masyarakat mampu.

Untuk itu, pemerintah memberlakukan kebijakan pengalihan subsidi agar subsidi pemerintah menjadi lebih tepat sasaran dan berkeadilan, termasuk meringankan beban APBN 2022 dan meningkatkan ruang fiskal 2023.

Kebijakan pengalihan subsidi BBM dilakukan melalui penyaluran bantuan sosial (bansos) antara lain dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT), bantuan subsidi upah (BSU), serta 2% dana transfer umum (DTU) untuk subsidi angkutan umum, ojek, nelayan dan perlindungan sosial tambahan.

“Ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli kapasitas dari semua masyarakat kita yang ada di lapisan bawah,” tutur Isa.

Pemerintah menjamin penyaluran dana subsidi dilakukan dengan transparan, yaitu melalui proses verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, penyaluran dana subsidi juga diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk dana bansos, data akan diverifikasi, divalidasi, dan diperbarui oleh Kementerian Sosial melalui  Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Setelah pembayaran dilakukan, kami juga akan melakukan audit. Hal ini untuk memastikan kami kita menggunakan anggaran kepada orang yang betul-betul berhak, dalam hal ini mereka yang miskin dan rentan miskin,” ujar Isa. (rig)