BERITA TERKINI
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan pidato di acara sosialisasi Undang Undang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) di Griya Agung Palembang, Sumatera Selatan, Kamis (17/3/2022). ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2023 berada di rentang 5,4% hingga 5,9% year on year (yoy).
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan target tersebut dipasang dengan pertimbangan agar Indonesia terhindar dari middle income trap. Guna mencapai hal tersebut, Indonesia memang perlu menjaga angka pertumbuhan ekonomi jangka menengah dengan rata-rata sekitar 6%.
“Dalam kondisi seperti ini, pertumbuhan ekonomi akan mendorong Indonesia, namun dari sisi fiskal kita harus tetap fleksibel dan hati-hati. Kita harus tetap memposisikan posisi fiskal sebagai shock absorber namun tetap harus hati-hati,” jelas Wamenkeu dalam acara Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat (Rakorbangpus) Bappenas 2022, dikutip pada Senin (25/4/2022).
Wamenkeu optimistis target tersebut bisa tercapai sehingga mampu melanjutkan pemulihan ekonomi. Adapun angka tersebut di atas perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini yang berada pada 5,1%-5,2% yoy. Namun, angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 versi IMF sebesar 6% yoy.
Sementara itu selama 2 tahun terakhir saat menghadapi pandemi, Wamenkeu mengatakan, APBN sudah menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang besar. Namun, ujarnya, dengan mulai adanya pemulihan ekonomi maka sumber pertumbuhan ekonomi harus juga didukung dari sisi konsumsi dan investasi.
“Begitu konsumsi bisa tumbuh, begitu investasi bisa tumbuh, dan karena kita memasuki pemulihan maka fiskal melakukan konsolidasi. Fiskal kita konsolidasikan lagi supaya kondisi APBN-nya kembali menjadi lebih sehat dan menjadi lebih siap siaga lagi kalau [sewaktu-waktu] kita mengalami shock yang baru. Dan tentu konsolidasi fiskal ini dalam perspektif makro dan perspektif fiskal serta juga kredibilitasnya harus kita jaga,” lanjut Wamenkeu.
Di sisi lain, Wamenkeu mengatakan konsolidasi fiskal dengan mengembalikan kembali batasan defisit APBN di bawah 3% dari PDB menjadi suatu keharusan sebagai jangkar stabilitas makro. Dia bilang bahwa beberapa lembaga pemeringkat/rating dunia menghargai dan memberikan apresiasi terhadap kebijakan makro ekonomi Indonesia ini.
“Kita selalu mengatakan bahwa komitmen konsolidasi fiskal kita menjadi salah satu pilar kredibilitas kebijakan makro di Indonesia. Kita akan jaga ini,” kata Wamenkeu.
Wamenkeu menegaskan bahwa peran APBN akan terus dijaga supaya tetap fleksibel, antisipatif, dan responsif. Dari sisi pendapatan negara, pemerintah akan terus melakukan konsolidasi pendapatan. Pemerintah akan mendukung konsolidasi APBN menuju defisit di bawah 3% pada tahun depan.
Pagu alokasi anggaran belanja K/L juga akan dijaga sehingga tetap akan mendorong pertumbuhan ekonomi, namun menjadi lebih efisien, efektif, dan produktif. Selain itu, penajaman belanja akan terus dilakukan, fleksibilitas belanja akan terus diantisipasi, dan dengan diikuti peningkatan pelayanan publik untuk masyarakat. (sap)
