BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dan DPR melalui UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) mengatur penurunan tarif beberapa jenis pajak hiburan di daerah, termasuk pajak bioskop.
Ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) Djonny Syafruddin mengatakan tarif pajak hiburan untuk bioskop yang selama ini berlaku tidak sehat karena terlalu tinggi dan berbeda-beda antardaerah.
"Saya gembira banget. Saya mengapresiasi sekali pemerintah yang memperhatikan ini. Penurunan dan keseragaman tarif pajak hiburan akan membuka kesempatan usaha bioskop makin berkembang," katanya, Kamis (9/12/2021).
Djonny menuturkan besaran pajak hiburan untuk bioskop berkisar 10% hingga 25%, sedangkan tarif maksimal pada UU PDRD dipatok sebesar 35%. Ketentuan tersebut membuat penetapan tarif pajak melalui peraturan daerah (perda) juga berbeda antarkabupaten/kota.
Di sisi lain, ia menilai ada kecenderungan pemda selalu mengubah perda tentang pajak daerah ketika ada pergantian DPRD atau bupati/wali kota. Dalam hal ini, pengusaha juga harus terus melobi untuk memastikan tarif pajak hiburan untuk bioskop tidak naik.
"Ini tidak sehat karena Indonesia berbentuk NKRI. Kalau objek pajaknya sama, kenapa mesti tarifnya beda-beda," ujarnya.
Djonny berharap pemda merevisi perda sesuai dengan UU HKPD. Dengan tarif pajak hiburan yang lebih rendah dan seragam, ia menilai pengusaha akan bisa fokus melakukan pemeliharaan dan pengembangan bioskop, termasuk pada bioskop independen.
UU HKPD mengubah pengaturan mengenai pajak daerah yang selama ini diatur melalui UU PDRD. Dalam kelompok pajak barang dan jasa tertentu (PBJT), termasuk atas hiburan pada bioskop, tarif pajaknya ditetapkan paling tinggi sebesar 10%.
Sementara itu, tarif PBJT lebih tinggi sebesar 40%-75% hanya diterapkan khusus untuk jasa hiburan seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. (rig)
