Mahfud MD: Proses Penagihan Utang Debitur & Obligator BLBI Dipercepat

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan terus mempercepat penagihan utang para debitur dan obligator penerima Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI sudah mengidentifikasi aset tanah yang berkaitan dengan BLBLI seluas 15,2 juta hektare. Sementara itu, aset yang berhasil dikuasai kembali negara mencapai 5,2 juta hektare.

"Yang 5,2 juta hektare di 4 kota sudah kami kuasai kembali dan sekarang masuk ke sertifikasi atas nama negara," katanya dalam konferensi pers perihal progres pelaksanaan tugas Satgas BLBI, Selasa (21/9/2021).

Mahfud memaparkan upaya percepatan pemulihan utang BLBI juga berlaku pada aset dalam bentuk lain seperti uang dan rekening di lembaga jasa keuangan. Sebagian besar debitur dan obligator BLBI juga merespons positif dengan memberikan tanggapan terhadap undangan Satgas BLBI.

Dia memastikan pemerintah sudah memberikan ruang bagi para debitur dan obligator melunasi utang kepada negara. Salah satunya adalah skema pembayaran utang yang disesuaikan dengan kondisi saat dana BLBI dicairkan pada 1997 hingga 1999.

"Yang dipanggil hampir semuanya merespons dengan baik untuk bicarakan tentang pokok utangnya. Kalau tidak datang akan dikejar dan ditempuh jalur hukum karena ini kekayaan negara," jelas Mahfud.

Dia menegaskan upaya penagihan terhadap utang debitur dan obligator BLBI bukan kebijakan baru pemerintah. Saat ini, proses bisnis yang dilakukan adalah melaksanakan mandat DPR agar pemerintah mempercepat penagihan terhadap utang para debitur dan obligator dana BLBI.

"Kebijakan pemerintah sudah selesai. Hasil interpelasi DPR pada 2009 tinggal percepat penagihan, jadi tinggal bayar atau tidak," tutur Mahfud. (rig)