BERITA TERKINI
Presiden ADB Masatsugu Asakawa. (tangkapan layar)
WASHINGTON, DDTCNews – Asian Development Bank (ADB) mendorong negara-negara di dunia agar berkolaborasi membangun sistem pajak yang lebih adil dan inklusif. Tujuannya, memperlebar ruang bagi seluruh negara menjalankan target pembangunan yang berkelanjutan seperti tertuang dalam sustainable development goals (SDGs).
Presiden ADB Masatsugu Asakawa menyampaikan, negara berkembang di Asia mengalami kesulitan mencapai SDGs lantaran kinerja pendapatan yang tidak stabil. Pemerintah negara berkembang, ujarnya, punya pekerjaan rumah untuk mengelola fiskal secara hati-hati.
SDGs atau pembangunan berkelanjutan merupakan rencana aksi global yang disepakati oleh pemimpin dunia untuk mengakhiri kemisikinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. Dalam mewujudkan SDGs, terdapat 17 tujuan yang harus dicapai.
"Peningkatan utang dan penyusutan pendapatan pajak selama masa pandemi telah memperburuk keseimbangan fiskal dan secara substansial meningkatkan beban publik di banyak negara berkembang," ungkap Asakawa dalam webinar yang digelar IMF bertajuk Taxation and Digitalization in Asia, Selasa (14/9/2021) malam.
Sistem perpajakan, menurut Asakawa, punya andil besar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut. Ia menilai sistem perpajakan internasional yang berlaku saat ini belum merepresentasikan keadilan. Poin terpenting yang perlu disepakati adalah penguatan pajak internasional dan korporasi khususnya melalui OECD/G20 Inclusive Framework.
"Aturan pajak internasional saat ini tidak dilengkapi untuk memastikan perusahaan multinasional yang melakukan investasi mereka di wilayah lain membayar pajak yang adil di yurisdiksi di mana keuntungannya dihasilkan," ujar Asakawa.
Pernyataan tersebut didukung dengan adanya fakta bahwa digitalisasi telah membuat negara sumber sulit memajaki perusahaan karena tidak adanya kehadiran fisik. Lebih lanjut, ulasan mengenai digitalisasi ekonomi dapat dibaca melalui link berikut. (vallencia/sap)
