BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi. Pekerja menurunkan tabung elpiji 3 kilogram bersubsidi di salah satu pangkalan elpiji di Desa Kalukubula, Sigi, Sulawesi Tengah, Senin (10/5/2021). ANTARAFOTO/Basri Marzuki/aww.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana memulai reformasi subsidi energi pada tahun depan untuk mengatasi masalah penyaluran yang tidak tepat sasaran.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan saat ini pemerintah memberikan subsidi kepada masyarakat miskin berdasarkan pada komoditas, seperti bahan bakar minyak (BBM), listrik, dan elpiji. Nantinya, pemerintah akan mereformasi skema pemberian subsidi menjadi berdasarkan target penerima.
"Transformasi kebijakan subsidi berbasis komoditas diarahkan menjadi berbasis target penerima melalui integrasi dengan bantuan sosial secara bertahap," katanya dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, Rabu (9/6/2021).
Febrio mengatakan reformasi subsidi energi misalnya diarahkan pada komoditas listrik dan elpiji lantaran tingkat inclusion error-nya tinggi. Inclusion error yakni kesalahan yang terjadi karena orang yang tidak berhak menerima manfaat subsidi ikut masuk sebagai penerima manfaat.
Selain itu, lanjut Febrio, subsidi yang non-targeted pada listrik dan elpiji justru menimbulkan kebocoran manfaat. Hal tersebut dikarenakan kalangan kaya dapat menikmati lebih banyak dari masyarakat miskin.
Febrio menjelaskan pemerintah akan mengarahkan subsidi energi 2022 hanya kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang perlu dilindungi melalui mekanisme bantuan. Pemberian bantuan, termasuk subsidi, diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan untuk mengakses energi.
Dalam praktiknya, target sasaran penerima subsidi elpiji yakni 40% keluarga berpendapatan terbawah yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Di sisi lain, pemerintah juga akan menggunakan mekanisme harga pasar dalam pemberian subsidi untuk memanfaatkan momentum penurunan harga minyak.
Sama halnya dengan subsidi gas elpiji, subsidi listrik juga hanya akan menyasar rumah tangga miskin dan rentan sesuai DTKS. Oleh karena itu, 15,19 juta pelanggan listrik R1 450 VA yang tidak masuk dalam DTKS akan dikeluarkan dari kelompok penerima subsidi.
"Kita juga melakukan transformasi subsidi listrik rumah tangga akan terintegrasi dengan program bantuan sosial dan ini dilakukan secara bertahap," ujarnya.
Merespons paparan Febrio, sejumlah anggota Banggar DPR menyampaikan sejumlah catatan mengenai rencana reformasi subsidi energi. Ketua Banggar Said Abdullah mengatakan DPR menyetujui rencana tersebut asal semua kelompok miskin dan rentan tetap dapat mengakses subsidi energi pada masa datang.
"Kami bisa menerima apa yang dilakukan pemerintah dengan catatan pemerintah memperhatikan betul-betul kondisi sosial masyarakat. Ini pada tataran kebijakan. Baru nanti lebih dalam lagi, bulan September kita bahas," katanya. (kaw)
