BERITA TERKINI
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kelima kiri) bersama Menkumham Yasonna Laoly (kelima kanan), Menteri Keuangan Sri Mulyani (keempat kiri), Mendagri Tito Karnavian (keempat kanan), Menaker Ida Fauziyah (ketiga kiri), Menteri ESDM Arifin Tasrif (ketiga kanan), Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil (kedua kiri) dan Menteri LHK Siti Nurbaya (kedua kanan) berfoto bersama dengan pimpinan DPR usai pengesahan UU Cipta Kerja pada Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10
JAKARTA, DDTCNews – UU Cipta Kerja menambah tiga jenis penghasilan yang dapat dikecualikan dari objek pajak penghasilan. Dengan ini, jumlah objek pajak yang dikecualikan dari PPh bertambah dari 13 menjadi 16 objek pajak.
Objek pajak baru itu antara lain pertama, dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Ketentuannya akan diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,” bunyi Pasal 4 ayat (3) huruf o UU PPh dalam UU Cipta Kerja, dikutip Selasa (6/10/2020).
Kedua, sisa lebih yang diterima oleh badan atau lembaga sosial dan keagamaan yang terdaftar bisa dikecualikan dari PPh bila ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam waktu 4 tahun sejak diperolehnya dana tersebut.
Sisa lebih juga bisa dikecualikan dari objek PPh bila dana tersebut ditempatkan sebagai dana abadi. Ketentuan lebih lanjut mengenai sisa lebih badan atau lembaga sosial akan diatur lebih lanjut melalui PMK.
Ketiga, keuntungan karena pengalihan harta orang pribadi, anggota firma, perseroan komanditer, atau kongsi kepada perseroan terbatas di dalam negeri juga dikecualikan dari objek PPh sepanjang memenuhi tiga persyaratan.
Persyaratan tersebut antara lain pihak-pihak yang mengalihkan secara bersama-sama harus memiliki paling sedikit 90% dari jumlah modal yang disetor; pengalihan tersebut harus diberitahukan kepada Dirjen Pajak; dan pengenaan pajak di kemudian hari atas keuntungan tersebut dijamin.
Selain itu, pemerintah juga merevisi ketentuan mengenai dividen yang dikecualikan dari objek pajak. Dividen yang dikecualikan dari objek pajak antara lain dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi yang diinvestasikan di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu atau yang diterima oleh badan dalam negeri.
Dividen dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari BUT di luar negeri yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri atau orang pribadi juga dikecualikan dari objek pajak sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kebutuhan bisnis di Indonesia dalam jangka waktu tertentu. (rig)
