Kelompok Ini Dikecualikan dari Kewajiban Membayar Bea Meterai

JAKARTA, DDTCNews - Komisi XI DPR RI dan pemerintah telah menyepakati pembahasan 6 klaster dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Bea Meterai sebagai pengganti UU No. 13/1985 dalam pembahasan tingkat I, sebelum nantinya disahkan di sidang paripurna.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan salah satu yang direvisi yakni tarif bea materai, dari sebelumnya Rp3.000 dan Rp6.000 menjadi tarif tunggal Rp10.000. Namun, dia mengklaim kenaikan tarif itu tak akan memberatkan masyarakat karena ada kelompok yang dibebaskan.

"Kami tetap memberikan pemihakan terhadap usaha kecil menengah, termasuk mereka yang nilai dokumennya di bawah atau sama dengan Rp5 juta, tidak perlu menggunakan meterai," katanya, Kamis (3/9/2020).

Sri Mulyani mengatakan kebanyakan pelaku usaha kecil akan menggunakan dokumen yang bernilai kecil, sehingga nantinya tidak perlu membayar bea meterai. Pada ketentuan yang saat ini berlaku, bea meterai dikenakan pada dokumen yang bernilai di atas Rp1 juta.

Selain pengusaha kecil, sambung mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, dokumen yang bersifat penanganan bencana alam dan nonkomersial juga mendapat fasilitas pengecualian dari bea meterai.

Menurut Sri Mulyani RUU Bea Meterai rencananya mulai berlaku pada 1 Januari 2021. Menurutnya RUU Bea Meterai tersebut berisi sejumlah ketentuan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Misalnya, memperluas definisi dokumen objek bea meterai, yang meliputi dokumen dalam bentuk kertas dan elektronik, serta penambahan objek berupa dokumen lelang dan dokumen transaksi surat berharga.

Dengan demikian, negara dapat memberikan kesamaan perlakuan kepada dokumen kertas dan nonkertas. Selain itu, RUU Bea Meterai juga memuat ketentuan pembayaran bea meterai dengan menggunakan bea meterai elektronik, sesuai perkembangan teknologi.

Menurutnya pengaturan tersebut juga akan memberikan kepastian hukum bagi dokumen-dokumen elektronik. "Namun kami tetap akan melakukannya secara sederhana dan efektif, sehingga tidak menimbulkan transaction cost yang tinggi," ujarnya.

Ia menambahkan RUU Bea Meterai turut mengatur pengenaan sanksi administratif dan pidana atas ketidakpatuhan dan keterlambatan pemenuhan kewajiban pembayaran bea meterai. Sanksi juga dijatuhkan pada pelaku pengedaran atau penggunaan materai palsu dan materai bekas pakai. (Bsi)