Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/Pool/nz
JAKARTA, DDTCNews—Presiden Joko Widodo menginstruksikan angka defisit anggaran RAPBN 2021 dinaikkan menjadi 5,2% terhadap PDB atau lebih besar dari yang telah disepakati sebelumnya antara pemerintah dan DPR sebesar 3,21%-4,17%.
"Dalam sidang kabinet hari ini, Presiden memutuskan defisit 5,2% dari PDB. Jadi lebih tinggi lagi dari desain awal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui konferensi video, Selasa (28/7/2020).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah memiliki dua pertimbangan dalam melebarkan defisit RAPBN 2021. Pertama, kondisi ekonomi global yang masih diiringi ketidakpastian akibat pandemi virus Corona.
Kedua, kebutuhan pembiayaan yang besar untuk menangani pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan ekonomi dalam negeri. Menurut Sri Mulyani, presiden ingin belanja APBN bisa mengungkit ekonomi tahun depan menjadi lebih baik ketimbang tahun ini.
“DPR sebetulnya menyarankan pemerintah memperlebar defisit hingga 4,7% terhadap PDB. Presiden akhirnya membuat keputusan politik mengenai defisit anggaran yang lebih tinggi ketimbang masukan DPR,” tuturnya.
Sri Mulyani belum bersedia memerinci target penerimaan negara, termasuk dari sisi pajak. Menurutnya postur RAPBN 2021 akan disampaikan langsung oleh Jokowi saat pembacaan nota keuangan pada 14 Agustus mendatang.
"Soal target pajak, menunggu RAPBN dulu saja. Kami masih punya waktu dua minggu, saya tidak ingin mendahului Presiden," ujarnya.
Soal strategi pembiayaan defisit, menkeu berjanji akan menyampaikannya seusai Jokowi menyampaikan nota keuangan dalam sidang paripurna di DPR. (rig)