BPK Sebut Terdapat Kerentanan Fiskal Dalam Utang Pemerintah

JAKARTA, DDTCNews—Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan masih adanya kerentanan fiskal yang bersumber dari pengelolaan utang pemerintah pada tahun anggaran 2019.

Laporan hasil pemeriksaan atas kesinambungan fiskal 2019 menunjukkan sumber kerentanan berasal dari pengelolaan utang. Kerentanan itu timbul meski pemerintah masih bisa menjaga porsi utang di kisaran 30% terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Analisis rasio-rasio kerentanan fiskal periode 2013-2019 menunjukan terdapat indikator kerentanan pengelolaan utang pemerintah yang telah melampaui rekomendasi,” tulis laporan BPK dikutip Jumat (17/7/2020).

Risiko kerentanan tersebut di antaranya berasal dari angka rasio debt service terhadap penerimaan. Pada 2019, rasio perbandingan belanja bunga dan pembayaran cicilan pokok utang terhadap penerimaan tersebut mencapai 38,3%.

Menurut BPK, rasio itu berada di atas patokan rasio IMF pada angka 25%-35%. Hal tersebut mengindikasikan peningkatan penerimaan negara tidak sebesar peningkatan pembayaran cicilan pokok dan bunga setiap tahunnya.

Kerentanan juga terlihat dari rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan. Pada 2019, rasio pembayaran bunga terhadap penerimaan mencapai 14,1 naik dari sebelumnya sebesar 13,27 pada tahun fiskal 2018.

Rasio ini juga melampaui batas atas yang direkomendasikan IMF di angka 10. Peningkatan rasio bunga utang terhadap penerimaan ini menunjukkan peningkatan belanja bunga tidak diiringi oleh peningkatan penerimaan negara.

Terakhir, kerentanan juga terlihat dari rasio utang terhadap penerimaan. Pada 2019, rasio saldo utang terhadap penerimaan sebesar 244,31. Jumlah ini melampaui rekomendasi IMF yang bergerak pada rentang 90-150.

“Rasio tersebut berada di atas batas yang direkomendasikan IMF dan telah melampaui batas atas yang direkomendasikan IDR sejak 2014,” jelas BPK. (rig)