BERITA TERKINI
M. Chatib Basri. (foto: Universitas Indonesia)
JAKARTA, DDTCNews—Upaya pemerintah untuk menekan angka defisit anggaran secara bertahap mulai tahun depan dinilai harus dilakukan dengan hati-hati agar ekonomi tidak justru mengalami kontraksi.
Ekonom Chatib Basri menilai rencana pemerintah menurunkan defisit anggaran di bawah 3% pada 2023 perlu ditinjau ulang lantaran belanja diproyeksikan masih naik tinggi pada tahun depan. Sedangkan, kinerja penerimaan pajak diprediksi belum akan pulih.
"Defisit APBN akan kembali di bawah 3% berdasarkan UU No.2/2020 pada 2023. Saya titip ke Kemenkeu kalau anggaran diketatkan terlalu cepat maka yang terjadi ekonomi tidak akan pulih," katanya dalam acara Pajak Bertutur, Rabu (15/7/2020).
Chatib menilai kebijakan APBN yang ekspansif akan tetap berlaku setidaknya hingga dua tahun ke depan. Konsekuensinya, belanja pemerintah dan pembiayaan utang akan tetap terus meningkat.
Oleh karena itu. kalkulasi pengelolaan fiskal harus disusun hati-hati agar tidak berdampak negatif kepada perekonomian nasional. Dia juga memprediksi tingkat utang terhadap PDB bakal naik dari 30% menjadi 37%.
“Penerimaan pajak dengan segala insentif dan situasi ekonomi diprediksi turun. Sebaliknya, belanja terus meningkat. Jadi defisit akan naik, tetapi yang dilakukan justru mau diturunkan. Situasi ini harus disikapi hati-hati,” tutur Chatib.
Menteri Keuangan periode 2013-2014 itu mengusulkan pemerintah untuk menyisir ulang pos belanja dengan selektif menggelontorkan anggaran, terutama kepada kegiatan yang mampu meningkatkan roda perekonomian nasional.
"Jadi kita harus melihat kembali data fiskal apakah memang tepat untuk langsung melakukan pengetatan anggaran atau bisa menyisir kualitas belanja, karena kita tidak bisa berharap banyak dengan penerimaan pajak untuk saat ini," ujar Chatib.
Seperti diketahui, defisit anggaran akan diturunkan secara bertahap. Tahun depan, pemerintah menargetkan defisit anggaran sebesar 4,2% terhadap PDB. Pada 2022, ditargetkan menjadi 3,6% dan 2023 sebesar 2,7%. (rig)
