BERITA TERKINI
Ketua DPR Puan Maharani (tenga). (Foto: Geraldi/mr/dpr.go.id)
JAKARTA, DDTCNews—DPR meminta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 dapat didesain dalam rangka mengantisipasi dampak Covid-19 pada tahun-tahun mendatang.
Permintaan DPR tersebut disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada pidato sidang paripurna pembukaan masa persidangan IV tahun sidang 2019-2020 pada hari ini, Senin (15/6/2020).
Puan mengatakan KEM-PPKF merupakan landasan yang penting dalam mendesain APBN 2021. Meski begitu, ia mengakui upaya mendesain APBN 2021 tersebut agaknya tidaklah mudah lantaran terdapat pandemi Covid-19.
“Dengan kondisi ketidakpastian akibat pandemi ini, tentu akan menimbulkan banyak ruang antisipasi fiskal, baik dari sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan dalam APBN 2021,” tuturnya.
Oleh karena itu, Puan berharap KEM-PPKF 2021 yang akan dibahas bersama DPR dapat turut mengantisipasi risiko ketidakpastian perkembangan Covid-19 dan dampak yang akan ditimbulkan ke depannya.
Selain itu, lanjutnya, KEM-PPKF 2021 juga harus menempatkan belanja negara sebagai stimulus utama kebijakan fiskal. Pasalnya, APBN 2021 bakal diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial di tahun-tahun mendatang.
“Oleh karena itu, KEM-PPKF 2021 juga harus mempertimbangkan kemampuan pendapatan negara, pengendalian defisit, rasio utang, dan risiko beban utang yang berpotensi menekan ruang fiskal pada tahun-tahun mendatang,” ujar Puan.
Dalam pembahasan KEM-PPKF 2021, lanjutnya, DPR berkomitmen untuk mencermati dan memastikan kebijakan fiskal 2021 dapat efektif berkontribusi dalam pembangunan nasional dan membawa kemajuan pada berbagai bidang.
Di sisi lain, dokumen KEM-PPKF 2021 juga membahas upaya mengoptimalkan penerimaan pajak. Setidaknya ada empat langkah yang akan dilakukan pemerintah. Pertama, meneruskan kebijakan pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).
Kedua, otoritas pajak bakal didorong untuk melakukan ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan. Ketiga, pemerintah akan mendorong pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan berkeadilan.
Keempat, pemerintah akan meneruskan reformasi perpajakan yang mencakup pada bidang organisasi, SDM, IT dan basis data, proses bisnis, hingga peraturan pajak. (rig)
