BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi seperti pertalite dan solar meski terjadi lonjakan harga minyak dunia akibat perang di Timur Tengah.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan keputusan itu diambil dengan mempertimbangkan beban hidup masyarakat terutama kelompok ekonomi terbawah. Menurutnya, jika beban ekonomi bertambah karena BBM mahal, maka daya beli masyarakat berpotensi menciut.
"Orang di luar pasti protes, kenapa pemerintah atau Pak Presiden tidak menaikkan BBM saja biar uangnya banyak? Ini ada perdebatan yang cukup lama di kalangan ekonomi. Pertama, yang jelas, ketika BBM naik, beban hidup rakyat banyak, terutama yang kecil kan terganggu," ujarnya, Selasa (7/4/2026).
Di samping itu, Purbaya berpandangan kenaikan BBM hanya akan memindahkan kendali membelanjakan uang dari masyarakat ke pemerintah. Dengan demikian, dampaknya ke ekonomi akan tergantung pada siapa yang lebih efisien menggelontorkan uang tersebut, yakni masyarakat lewat konsumsi sehari-hari atau pemerintah lewat belanja negara.
Menurutnya, konsumsi masyarakat sehari-hari akan lebih berkontribusi menggerakkan roda perekonomian dalam jangka pendek.
"Kalau saya naikin BBM-nya, uangnya 'kan jadi punya saya, tapi rakyat harus bayar lebih, lalu melambat kan ekonominya. Saya punya uang [APBN], saya belanjakan. Kalau saya sama jagonya dengan masyarakat membelanjakan uang, pertumbuhan tidak hilang. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih efisien mengalokasikan uang tadi, masyarakat atau pemerintah," papar Purbaya.
Purbaya sebelumnya mengeklaim kondisi keuangan negara cukup kuat untuk menjalankan sederet kebijakan sekaligus, meski kondisi global sedang sulit. Kebijakan tersebut antara lain tetap memberikan subsidi BBM, mempertahankan harga BBM, dan menjaga defisit APBN tetap di bawah 3%.
Apabila terdesak karena harga minyak dunia terus melambung tinggi, pemerintah bisa menggunakan cadangan fiskal berbentuk saldo anggaran lebih (SAL) senilai Rp420 triliun.
"Saya tegaskan lagi, masyarakat tidak usah khawatir dan berspekulasi bahwa negara kehabisan uang. Uangnya banyak, kayak orang beunghar [kaya] lah. Jadi, uang kita cukup, dan setiap kebijakan yang diberikan tentu ada konsekuensi biayanya ke kami, dan kami sudah hitung itu cukup," ucap Purbaya. (dik)
