BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyukseskan program prioritas nasional, termasuk makan bergizi gratis (MBG) dan koperasi desa/kelurahan merah putih.
Wiyagus mengatakan MBG merupakan program prioritas nasional yang tidak bersifat sektoral, tetapi gerakan yang melibatkan banyak pihak, termasuk daerah. Program ini menjadi wujud kehadiran negara dalam menjamin pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, serta kelompok rentan.
"Ini adalah program yang merupakan investasi jangka panjang lah terhadap kualitas sumber daya manusia, apalagi sekarang kita sedang pada era bonus demografi," katanya, dikutip pada Senin (9/2/2026).
Wiyagus menyebut MBG turut mendukung penguatan kualitas SDM, termasuk kemandirian pangan, menjadi pilar utama pembangunan nasional. Program ini juga sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk mencapai Indonesia Emas pada 2045.
Menurutnya, pemda perlu memahami visi yang diusung Prabowo dalam menjalankan berbagai program.
"Ini perlu saya sampaikan karena ini sebagai acuan kita dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah 5 tahun ke depan," ujarnya.
Terkait dengan koperasi merah putih, Wiyagus menjelaskan program tersebut dirancang tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga menjadi pusat kegiatan ekonomi rakyat. Koperasi merah putih diharapkan mampu menyerap hasil produksi lokal, memperpendek rantai distribusi, serta meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
Hingga saat ini, secara nasional telah terbentuk lebih dari 81.000 unit koperasi secara kelembagaan. Kemendagri juga ikut memfasilitasi pemda terkait pembentukan koperasi dan memonitor penyediaan lahan untuk pembangunan koperasi.
Sebagai informasi, pemerintah dalam APBN 2026 mengalokasikan anggaran senilai Rp335 triliun untuk program MBG melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Sementara untuk mendukung pembangunan koperasi merah putih, pemerintah menyiapkan dana senilai Rp83 triliun.
Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
