BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengeklaim kini lembaganya bisa turut serta membantu stabilisasi harga pangan di daerah.
Stabilisasi harga dilakukan dengan memerintahkan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) untuk mengurangi atau menambah penggunaan komoditas pangan tertentu dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG).
"Kalau permintaan telur dan ayam terlalu tinggi, kami bisa berikan instruksi ke SPPG agar menggunakan protein lain. Contoh, bulan ini adalah bulan ikan, kita anjurkan agar lebih banyak menggunakan ikan," ujar Dadan, dikutip pada Rabu (17/12/2025).
Dalam hal terdapat komoditas pangan yang harganya turun karena tidak laku di pasaran, SPPG bisa mengambil peran dengan menyerap komoditas pangan tersebut.
"Misal ketika harga kentang turun, petani menjerit, kami perintahkan SPPG agar 1 hari dalam 1 minggu memasak kentang. Alhamdulilah harga kentang naik," ujar Dadan.
Oleh karena itu, Dadan meminta kepala daerah yang mendapati adanya tekanan harga pangan untuk segera menyampaikan informasi ke BGN. Informasi tersebut akan menjadi landasan bagi BGN untuk memberikan instruksi ke SPPG.
Menurutnya, SPPG memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga pangan karena tingginya kebutuhan SPPG untuk melaksanakan MBG. Dalam sehari, SPPG membutuhkan 200 kilogram beras, 350 kilogram sayur, dan 1 ekor daging sapi.
"Kalau masak lele, harus ada 3.000 lele. Jadi itu betapa masifnya program MBG dan saya kira sekarang sudah dirasakan oleh masyarakat, banyak petani dan pemuda yang aktif beraktivitas di daerah masing-masing meningkatkan produktivitas wilayah," ujar Dadan.
Sebagai informasi, kini sudah ada 17.555 SPPG yang beroperasi guna menyalurkan MBG ke 50,39 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Adapun anggaran MBG yang sudah terserap senilai Rp58 triliun atau 81% dari pagu yang ditetapkan.
Anggaran MBG tersebut berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
