BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah tengah menyiapkan strategi nasional perihal penyusunan kerangka kerja kesehatan keuangan (financial health framework). Nanti, kerangka tersebut akan disesuaikan dengan praktik global serta prinsip OECD dan G-20.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan strategi baru tersebut bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan inklusi keuangan dalam negeri.
"Indonesia juga sedang dalam proses memasuki dan mempersiapkan strategi nasional baru, yang akan memperkenalkan kerangka kerja kesehatan keuangan, yang selaras dengan praktik terbaik global," katanya, dikutip pada Jumat (28/11/2025).
Dalam menyusun kerangka kerja kesehatan keuangan, lanjut Airlangga, pemerintah fokus pada beberapa aspek antara lain kerangka kerja akan fokus memperkuat literasi keuangan dan kapabilitas digital.
Kemudian, pemerintah juga akan memperluas mekanisme perlindungan konsumen, mendorong produk dan layanan keuangan yang bertanggung jawab, dan meningkatkan pembuatan kebijakan berbasis data.
Airlangga menjelaskan upaya yang dilakukan tersebut bertujuan memperkuat kapabilitas keuangan dan perluasan akses keuangan. Menurutnya, faktor-faktor tersebut berkontribusi penting mendongkrak tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia.
Sebagai informasi, tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,74% pada 2024. Namun, tingkat literasi keuangan baru mencapai 66,64%.
Airlangga menilai perluasan akses pembayaran digital, seperti Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), dan makin banyaknya kepemilikan rekening bank, turut menunjukkan pertumbuhan inklusi keuangan di masyarakat.
Sementara itu, edukasi kepada masyarakat luas mengenai produk-produk keuangan, seperti tabungan dan asuransi juga penting bagi masyarakat.
Pada saat yang sama, Ratu Belanda Maxima menuturkan jika kesehatan keuangan menurun, rumah tangga berpotensi mengurangi konsumsi. Mereka bakal menghabiskan tabungan, dan akan kembali terlilit utang yang mahal sehingga semakin sulit memenuhi kebutuhan.
"Itu akan memengaruhi stabilitas sektor keuangan, produktivitas tenaga kerja negara Anda, dan tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang Anda upayakan pada 2045. Jadi, kebijakan mengukur kesehatan keuangan menjadi penting," kata Ratu Maxima. (rig)
