BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja pemerintah hingga akhir September 2025 baru Rp1.589,9 triliun atau 59,7% dari outlook 2025 senilai Rp2.663,4 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan kementerian dan lembaga (K/L) dan non-K/L harus mengoptimalisasi belanja pemerintah tersebut dalam kurun 3 bulan menjelang tutup tahun anggaran.
"Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini Rp1589.9 triliun atau 59,7% outlook. Namun, kita juga note bahwa di 3 bulan terakhir kita melihat perlunya percepatan belanja sekitar Rp1.292,7 triliun selama 3 bulan ke depan untuk menuju outlook," ujarnya, dikutip pada Minggu (19/10/2025).
Suahasil menjelaskan percepatan belanja penting karena digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dia menuturkan daya beli dan konsumsi ini penting untuk mendorong angka pertumbuhan ekonomi nasional.
Selanjutnya, dia memaparkan realisasi belanja pemerintah pusat senilai Rp1.589,9 triliun terdiri atas 3 pos belanja. Pertama, belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi Rp800,9 triliun atau 62,8% dari outlook.
Kedua, belanja non K/L terealisasi Rp789 triliun atau 56,8% dari outlook. Pos belanja ini dialokasikan untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi.
Lebih lanjut, Suahasil menyampaikan realisasi belanja K/L juga perlu diakselerasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Terdapat 3 K/L yang pagunya jumbo, tetapi penyerapan anggarannya cenderung lambat karena masih di bawah 50%.
Contoh, Badan Gizi Negara (BGN) penyerapan pagunya hanya 16,9%, Kementerian Pekerjaan Umum baru 48,2%, dan Kementerian Pertanian (Kementan) baru 32,8%.
"Beberapa K/L dengan anggaran besar kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%, BGN, Kementerian PU, dan Kementan. Untuk kuartal IV/2025, kita minta agar dilakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan belanja," tutur Suahasil.
Dia menyebutkan ada 3 langkah strategis yang bisa dilakukan K/L untuk mengakselerasi belanja masing-masing. Itu mencakup mempercepat pelaksanaan kegiatan atau proyek, serta pengadaan barang dan jasa.
Kemudian, melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal dengan tetap memperhatikan efisiensi, serta terus menginventarisasi kendala untuk mitigasi.
"Kita memerlukan belanja di kuartal IV/2024, namun kita juga terus mendorong efisiensi belanja di tiap kementerian dan lembaga," kata Suahasil. (rig)
