Lepas Jabatan Wamenkeu, Anggito Resmi Jadi Ketua LPS

JAKARTA, DDTCNews - Anggito Abimanyu resmi dilantik sebagai ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Sebelumnya, Anggito sempat menjabat sebagai wakil menteri keuangan mendampingi 2 menteri keuangan, yakni Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk menjadi ketua dewan komisioner LPS langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun," ujar Anggito ketika membacakan sumpahnya di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (8/10/2025).

Anggito akan didampingi oleh Farid Azhar Nasution yang hari ini juga dilantik sebagai wakil ketua dewan komisioner LPS.

Untuk saat ini, Prabowo masih belum melantik wakil menteri keuangan baru yang menggantikan Anggito. Dengan demikian, ke depan hanya ada 2 wakil menteri keuangan yang mendampingi Purbaya, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono.

Selain Anggito dan Farid, beberapa pejabat yang dilantik pada hari ini yakni:

• Dony Oskaria sebagai kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN)
• Tedi Baratha sebagai wakil kepala BP BUMN
• Aminuddin Ma'ruf sebagai wakil kepala BP BUMN
• Benjamin Paulus Octavianus sebagai wakil menteri kesehatan
• Ahmad Wiyagus sebagai wakil menteri dalam negeri
• Mathius Fakhiri sebagai gubernur Papua 2025-2030
• Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen sebagai wakil gubernur Papua 2025-2030
• Doddy Zulverdi sebagai anggota dewan komisioner LPS
• Ferdinan Dwikoraja Purba sebagai anggota dewan komisioner LPS
• Suminto sebagai anggota dewan komisioner LPS
• Aida S Budiman sebagai anggota dewan komisioner LPS

Sebagai informasi, Anggito terpilih menjadi ketua dewan komisioner LPS 2025-2030 berdasarkan hasil fit and proper test yang diselenggarakan oleh Komisi XI DPR.

Enam program Anggito selaku ketua dewan komisioner LPS antara lain meningkatkan kompetensi manajemen aset, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, meningkatkan cakupan sosial media, menurunkan beban SDM per dana kelolaan, meningkatkan kegiatan sosial kemasyarakatan, dan digitalisasi proses bisnis. (dik)