BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah terus menggenjot kinerja belanja negara, termasuk untuk program makan bergizi gratis (MBG).
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui penyerapan anggaran untuk program MBG cenderung lambat. Sebagai langkah awal, dia berencana meninjau kinerja Badan Gizi Nasional (BGN) dalam melaksanakan program MBG.
"Saya bilang begini, ya sudah nanti sebulan sekali kita akan jumpa pers bersama Kepala BGN. Nanti kalau penyerapannya jelek, dia suruh jelasin ke publik dan saya di sebelahnya," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, dikutip pada Kamis (11/9/2025).
Tidak hanya penyerapan anggaran untuk MBG, Purbaya dan jajarannya berencana memetakan program-program yang kinerja belanjanya belum memadai. Dia mengeklaim upaya tersebut bertujuan mendorong belanja negara dan memastikan tidak ada lagi penyerapan anggaran yang lambat.
Realisasi belanja program MBG yang lambat telah menjadi perhatian DPR. Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan menyebut pengelolaan keuangan negara semestinya bukan hanya soal menghemat dana, tetapi juga memastikan efektivitas anggarannya.
Menurutnya, pemerintah memiliki tugas untuk memastikan tujuan setiap program tercapai, termasuk MBG. Pemerintah membuat program MBG untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menurunkan stunting.
"Uang APBN kan masih diharapkan masyarakat berputar di negeri ini. Makanya kalau pemerintah lambat belanjanya, MBG sudah disiapkan ratusan triliun, baru belanja puluhan triliun. Nah, itu yang kita jadi kadang-kadang kecewa," ucap Marwan.
Marwan mengatakan pemerintah dan DPR sudah sepakat menaikkan pagu untuk MBG serta penambahan pinjaman untuk APBN tahun ini. Namun, dia mewanti-wanti agar dana tersebut tidak hanya menjadi saldo anggaran lebih (SAL) atau sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA).
"Kalau sudah disetujui lalu uang menjadi SILPA atau SAL yang jumlahnya ratusan triliun, ya kita kecewa, Pak. Karena uang itu akan lebih baik, akan lebih bermanfaat, kalau beredar di masyarakat. Itu akan mendorong pertumbuhan," ucapnya.
Sebelumnya, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan anggaran MBG yang sudah terserap baru senilai Rp13,2 triliun pada Agustus 2025. Realisasi tersebut masih kecil bila dibandingkan dengan anggaran MBG yang mencapai Rp171 triliun.
Anggaran untuk program MBG ini berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)
