PROGRAM PEMERINTAH

Dibiayai Pajak, Badan Gizi Nasional Fokus Bangun SPPG di Wilayah 3T

Muhamad Wildan
Minggu, 31 Agustus 2025 | 10.30 WIB
Dibiayai Pajak, Badan Gizi Nasional Fokus Bangun SPPG di Wilayah 3T
<p>Suplier membawa buah pisang yang diantarkan untuk paket makanan bergizi gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Samarinda Ulu 2 di Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (27/8/2025). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/bar</p>

JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) akan mempercepat pembangunan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah terpencil, terdepan, dan tertinggal (3T).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan wilayah 3T adalah lokasi yang tidak dapat dijangkau dalam waktu 30 menit perjalanan dan memiliki jumlah penerima MBG kurang dari 1.000 orang. Pembangunan SPPG di wilayah 3T dilakukan melalui satgas yang dibentuk pemda.

"BGN bekerja sama dengan semua pemda. Pendataan dan pendaftaran SPPG terpencil dilakukan melalui satgas yang dibentuk pemda. Bangunan SPPG memiliki ukuran 10x15 meter," katanya, dikutip pada Minggu (31/8/2025).

Dadan menuturkan pembangunan seluruh SPPG, baik di wilayah aglomerasi maupun 3T, ditargetkan selesai pada Oktober atau selambat-lambatnya November 2025.

Hingga 28 Agustus 2025, sudah ada 6.720 SPPG yang sudah beroperasi dan 15.906 SPPG sedang dalam proses verifikasi. Lalu, ada 4.357 unit SPPG yang sudah didaftarkan untuk diverifikasi. Bila semuanya sudah diverifikasi, total SPPG yang beroperasi bakal mencapai 26.873 unit.

"BGN secara intens mempercepat proses verifikasi. Diperkirakan akan membutuhkan waktu satu bulan sampai semua mitra yang sudah ada dalam sistem statusnya dapat dikonfirmasi," ujar Dadan.

Sebagai informasi, BGN menargetkan pembangunan SPPG sebanyak 30.000 unit pada tahun ini. Dengan jumlah tersebut, pemerintah akan menyalurkan MBG kepada 82,9 juta penerimaan manfaat.

Pada tahun ini, anggaran yang dialokasi pemerintah untuk menyalurkan MBG mencapai Rp171 triliun. Namun, BGN memperkirakan anggaran MBG yang terserap pada tahun ini hanya senilai Rp121 triliun.

Untuk tahun depan, pemerintah telah mengusulkan anggaran MBG senilai Rp335 triliun. Anggaran yang besar diperlukan mengingat MBG akan disalurkan kepada 82,9 juta penerima manfaat sejak awal 2026.

Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan di Indonesia. Pada 2026, target penerimaan pajak diusulkan senilai Rp2.357,7 triliun atau 74,9% dari total target pendapatan negara yang sebesar Rp3.147,7 triliun. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.