BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah dalam RAPBN 2026 telah menuliskan 8 agenda prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun depan.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan APBN menjadi instrumen untuk mewujudkan ekonomi tangguh, mandiri, dan sejahtera. Menurutnya, APBN juga harus digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
"RAPBN 2026 kita utamakan pada 8 agenda prioritas," katanya saat menyampaikan RAPBN 2026 beserta Nota Keuangannya kepada DPR, dikutip pada Kamis (21/8/2025).
Kedelapan agenda prioritas pemerintah 2026 tersebut yakni, pertama, ketahanan pangan. Agenda ketahanan pangan bertujuan mendorong produktivitas, stabilitas harga, dan kesejahteraan petani/nelayan.
Pemerintah mengusulkan anggaran senilai Rp164,4 triliun untuk agenda ketahanan pangan pada tahun depan atau naik 5,9% dari outlook tahun ini senilai Rp155,2 triliun.
Kedua, ketahanan energi, dengan anggaran yang diusulkan pada 2026 senilai Rp402,4 triliun. Agenda ini bertujuan mewujudkan kedaulatan energi dan menjaga daya beli, antara lain melalui insentif perpajakan, energi baru terbarukan, serta pembangunan infrastruktur energi.
Ketiga, makan bergizi gratis, dengan anggaran senilai Rp335 triliun atau melonjak 95,91% dari alokasi tahun ini Rp171 triliun. Program ini diharapkan menjangkau 82,9 juta orang pada tahun depan.
Keempat, agenda pendidikan, dengan usulan anggaran senilai Rp757,8 triliun atau turun 9,8% dari outlook tahun ini. Agenda ini bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pembangunan sekolah rakyat, pemberian beasiswa, serta renovasi sekolah.
Kelima, agenda kesehatan, dengan anggaran senilai Rp244 triliun atau naik 15,8% dari outlook tahun ini. Pemerintah berupaya meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas antara lain melalui revitalisasi rumah sakit, bantuan iuran jaminan kesehatan, dan pemberian vaksin.
Keenam, pembangunan desa, koperasi, dan UMKM, dengan anggaran yang diusulkan pada 2026 senilai Rp181,8 triliun. Program untuk agenda ini misalnya kredit usaha rakyat (KUR), subsidi bunga, dana desa, dan kredit ultramikro.
Ketujuh, pertahanan semesta, dengan usulan anggaran senilai Rp424,8 triliun. Agenda ini mencakup bidang pertahanan, bidang ketertiban dan keamanan, serta bidang hukum.
Kedelapan, akselerasi investasi dan perdagangan global. Mengenai akselerasi investasi, pemerintah telah membentuk Danantara untuk mempercepat pelaksanaan proyek besar dan berkelanjutan.
Kontribusi pemerintah dalam investasi pada 2026 direncanakan senilai Rp530 triliun.
Anggaran untuk berbagai agenda prioritas pemerintah ini telah masuk dalam RAPBN 2026. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling dominan di Indonesia.
Pada 2026, target penerimaan pajak diusulkan senilai Rp2.357,7 triliun atau 74,9% dari total target pendapatan negara yang sebesar Rp3.147,7 triliun. (dik)
