Ada Kebijakan Tarif AS, RI Perlu Waspadai Lonjakan Impor Barang Murah

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah turut mewaspadai lonjakan impor barang dengan harga murah seiring dengan penerapan kebijakan tarif resiprokal di Amerika Serikat (AS).

Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan ketegangan dagang akibat kebijakan tarif resiprokal dari AS telah membuka babak baru dalam dinamika perdagangan global. Pada kondisi tersebut, Indonesia perlu mengantisipasi lonjakan impor barang dari negara yang kini sulit memasarkan barangnya ke AS, terutama yang berharga murah.

"Kami juga mengantisipasi potensi membanjirnya barang impor murah ke pasar domestik dan sedang menyiapkan langkah-langkah pengamanan," katanya melalui Instagram, dikutip pada Sabtu (12/4/2025).

Luhut mengatakan pemerintah tengah menyiapkan langkah pengamanan untuk mengantisipasi masuknya barang impor berharga murah. Kebijakan langkah pengamanan impor tersebut akan disiapkan oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Keuangan.

Dia menjelaskan DEN telah menyusun simulasi dan kajian mendalam guna menjawab kesiapan Indonesia dalam menghadapi kebijakan tarif AS. Menurutnya, terdapat beberapa sektor padat karya seperti perikanan, tekstil, elektronik, makanan olahan, serta produk karet dan kayu berpotensi terdampak cukup besar.

Dampak tersebut bukan sekadar penurunan nilai ekspor, tetapi menyangkut keberlangsungan mata pencaharian jutaan pekerja. Oleh karena itu, pemerintah akan hadir untuk memberikan dukungan di masa transisi, sekaligus memastikan daya saing industri tetap terjaga.

Luhut menyebut delegasi dari Indonesia yang terdiri atas lintas kementerian/lembaga akan segera berangkat ke AS untuk menyampaikan proposal konkret yang telah disiapkan. Proposal ini dirancang untuk menjawab kekhawatiran AS, tetapi tetap menjaga martabat dan kepentingan nasional Indonesia.

"Kami membawa semangat kerja sama dan posisi yang tegas dalam dinamika global yang terus bergerak," ujarnya.

Di sisi lain, Luhut menambahkan ketegangan dagang dapat menjadi momentum repositioning. Indonesia pun memiliki potensi menjadi tujuan investasi dan basis produksi baru, apalagi tarif resiprokal yang dikenakan relatif lebih rendah dibanding banyak negara Asean lainnya.

Mengenai langkah pengamanan impor, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya juga sempat menjelaskan rencana trade remedies di tengah kebijakan tarif AS. Trade remedies adalah instrumen yang diperbolehkan World Trade Organization (WTO) dalam menghadapi perdagangan internasional yang tidak berimbang (antidumping dan anti-subsidi) maupun perdagangan yang berimbang (safeguards).

Dia berjanji mempercepat proses penerbitan kebijakan trade remedies dari normalnya 30 hari menjadi 15 hari setelah menerima surat usulan dari Kementerian Perdagangan. (sap)