BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pemaparan saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan 2025 di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa (14/1/2025). ANTARA FOTO/Muhammad Ramdan/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah tidak memiliki rencana merombak postur APBN 2025 meski ada perintah berhemat dari Presiden Prabowo Subianto.
Sri Mulyani mengatakan perubahan postur APBN tidak hanya karena perubahan alokasi belanja. Menurutnya, pergerakan postur APBN juga perlu disampaikan kepada DPR.
"Postur [APBN] diusahakan tidak [berubah], tetapi nanti kita juga akan sampaikan ke DPR pada saat nanti [laporan semester I/2025]. Pergerakan postur bukan hanya karena inpres," katanya, dikutip pada Sabtu (25/1/2025).
Prabowo telah menerbitkan Inpres 1/2025 yang memerintahkan penghematan belanja senilai total Rp306,6 triliun. Penghematan itu berasal dari belanja kementerian/lembaga senilai Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah Rp50,59 triliun.
Sri Mulyani mengatakan perubahan alokasi belanja bukan faktor penentu perubahan postur APBN. Sebab, postur APBN juga dipengaruhi oleh kinerja belanja negara.
Dia menjelaskan Prabowo melihat secara detail postur APBN yang telah dan akan dilaksanakan. Prabowo pun meminta APBN dilaksanakan secara efisien dengan mengurangi belanja yang tidak perlu karena minim manfaat bagi perekonomian.
Beberapa pos belanja yang bakal dihemat antara lain kegiatan seremonial, halal bihalal, seminar, honor untuk kegiatan, percetakan dan souvenir, dan perjalanan dinas. Menurutnya, berbagai penghematan tersebut harus dilaksanakan oleh semua kementerian/lembaga dalam sebulan mendatang.
Setiap kementerian/lembaga juga dapat berkonsultasi mengenai rencana penghematan anggaran tersebut kepada masing-masing komisi DPR yang membidangi.
"Itulah yang area-area yang kita akan meminta kementerian/lembaga untuk melakukan efisiensi yang cukup dalam, cukup tajam, untuk kemudian dari realokasi efisiensi ini dilakukan belanja-belanja yang lebih produktif," ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan Prabowo telah meminta para menteri dan kepala lembaga untuk mengarahkan belanja pada program yang menimbulkan manfaat pada ekonomi. Misal, mendorong industrialisasi dan hilirisasi untuk penciptaan kesempatan kerja dan menghasilkan devisa.
Selain itu, anggaran juga harus dipastikan memberikan manfaat pada masyarakat seperti makan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan perbaikan layanan kesehatan. (sap)
