Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan pegawainya untuk menjaga kredibilitas APBN seusai masa jabatannya pada Kabinet Indonesia Maju berakhir pada 20 Oktober 2024.
Sri Mulyani mengatakan seluruh pegawai harus ikut menjaga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai institusi yang mengelola APBN. Dengan demikian, lanjutnya, APBN tetap dapat menjadi instrumen yang diandalkan untuk mencapai cita-cita nasional.
"Saya rasa Indonesia harus terus diurus dengan baik, terutama kementerian keuangan harus terus menjaga institusi ini agar terus menjadi institusi yang bisa mengelola APBN secara kredibel, secara akuntabel, dan transparan," katanya, dikutip pada Minggu (13/10/2024).
Sri Mulyani menuturkan masa pergantian pemerintahan memang sudah makin dekat. Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam beberapa kesempatan juga menyinggung periode pemerintahan yang hampir selesai.
Meski tugasnya sebagai menteri keuangan segera berakhir, dia meminta pegawai Kemenkeu tetap menjalankan tugas untuk menjaga peran APBN sebagai alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Alasannya, keberlanjutan APBN juga ditentukan oleh komitmen dari para pegawai di Kemenkeu.
"Itu adalah sebuah komitmen yang membutuhkan suatu dedikasi dari Anda semuanya," ujarnya.
Sri Mulyani juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kreativitas pegawai Kemenkeu dalam mengelola APBN. Menurutnya, pengelolaan APBN yang baik juga menjadi bentuk komitmen para pegawai untuk menjaga Indonesia.
Pemerintah saat ini telah menyelesaikan pembahasan APBN 2025. APBN 2025 juga telah memuat program Quick Win Prabowo-Gibran antara lain program makan bergizi gratis, peningkatan kelas rumah sakit, renovasi sekolah, dan cetak sawah.
Pendapatan negara 2025 ditargetkan senilai Rp3.005,13 triliun, sedangkan belanja negara dirancang Rp3.621,31 triliun. Dengan demikian, defisit anggaran pada 2025 ditargetkan senilai Rp616,19 triliun atau setara dengan 2,53% dari PDB. (rig)