BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ada kalanya seseorang sudah mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sejak lama tetapi belum pernah menjalankan kewajiban pelaporan SPT Tahunan. Dalam kondisi tersebut, ketika ingin mulai melaporkan SPT Tahunan, wajib pajak baru mengaktifkan EFIN-nya sekarang. Lantas apakah wajib pajak tersebut dikenai denda?
Pada prinsipnya, selama status NPWP masih aktif maka wajib pajak wajib lapor SPT Tahunan. Artinya, jika tidak atau terlambat lapor maka bakal ada denda atau sanksi administrasi yang perlu ditanggung.
"Sepanjang NPWP aktif, kewajiban pelaporan SPT Tahunan PPh masih tetap ada," cuit Kring Pajak merespons pertanyaan netizen, Rabu (7/8/2024).
Jawaban DJP di atas merupakan respons terhadap pertanyaan seorang netizen. Melalui medsos, netizen mengaku sudah memiliki NPWP dalam beberapa tahun terakhir. Namun, dirinya baru melakukan aktivasi EFIN belum lama ini. "Apakah akan didenda?" tanya wajib pajak tersebut.
Sesuai dengan UU KUP, pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi harus disampaikan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Artinya, wajib pajak orang pribadi harus melaporkan SPT Tahunan PPh untuk tahun 2023 terakhir pada 31 Maret setiap tahunnya. Meski saat ini sudah terlambat, wajib pajak tetap diimbau untuk melaporkan SPT Tahunannya.
Bicara soal sanksi, UU sebenarnya mengatur adanya ancaman sanksi denda bahkan kurungan penjara bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak melaporkan SPT Tahunan PPh.
Bagi wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan akan terkena sanksi administrasi berupa denda dan berupa bunga. Sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP, nominal sanksi denda terlambat lapor SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi adalah Rp100.000.
Namun, perlu dipahami bahwa kewajiban pembayaran denda atau sanksi baru muncul ketika kantor pajak menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). Untuk memastikan STP, wajib pajak bisa mengonfirmasi KPP terdaftar.
"Surat Tagihan Pajak terkait sanksi/denda yang dikenakan kepada wajib pajak, silakan bisa konfirmasi ke KPP terdaftar," tulis DJP.
Kemudian, sanksi administratif berupa bunga akan muncul jika wajib pajak memiliki kekurangan pembayaran pajak terutang.
Tercantum dalam Pasal 9 ayat (2b) UU KUP, "Atas pembayaran atau penyetoran pajak … yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo penyampaian SPT Tahunan, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh menteri keuangan".
Sanksi bunga dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sampai dengan tanggal pembayaran. Tarif bunga per bulan yang ditetapkan menteri keuangan dihitung berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dan dibagi 12 yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi. Perkembangan tarif bunga per bulan dapat dilihat di sini.
Selain itu, UU KUP membagi sanksi dan denda tidak melaporkan SPT dalam 2 kategori, yaitu karena alpa dan karena sengaja.
Menurut Pasal 38 UU KUP, setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dia akan dipidana. Pidana denda atas kealpaan ini adalah paling sedikit 1 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 bulan.
Kemudian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 UU KUP, setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka dia akan dipidana. Pidana tersebut berupa pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
Apabila wajib pajak punya pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, hukumannya ditambah denda paling kecil 2 kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar dan paling besar 4 kali jumlah pajak terutang yang kurang bayar.
Perlu dipahami bahwa kesalahan dalam pengisian dapat berisiko SPT Tahunan dianggap tidak disampaikan. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi risiko, pengisian SPT Tahunan harus dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU KUP. (sap)
