BERITA TERKINI
Ilustrasi. Petugas mengawasi aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, Maluku Utara, Selasa (6/8/2024). ANTARA FOTO/Andri Saputra/YU
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perindustrian meminta Kementerian Keuangan untuk segera memberikan data terkait dengan perincian 26.415 kontainer yang diloloskan dari Tanjung Priok dan Tanjung Perak pada Mei 2024.
Jubir Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan kementerian membutuhkan informasi mendetail terkait dengan 26.415 kontainer tersebut guna memitigasi dampak dari barang yang diimpor tersebut terhadap industri.
"Sayangnya, data kami dapat tidak bisa digunakan untuk memitigasi dampak pelolosan puluhan ribu kontainer karena terlalu makro, tidak detail dan hanya sebagian. Kesannya ada data isi dari puluhan ribu kontainer tersebut yang disembunyikan," katanya, dikutip pada Rabu (7/8/2024).
Dalam surat yang disampaikan Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) kepada Kemenperin, disebutkan bahwa 26.415 kontainer itu terdiri atas bahan baku sebanyak 21.166 kontainer, barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer, dan barang modal sebanyak 1.893 kontainer.
Namun, data yang disampaikan dalam surat baru menjelaskan terkait dengan muatan 12.994 kontainer atau 49,19% dari total 26.415 kontainer. Sisanya, isi 13.421 kontainer tidak dijelaskan dengan baik.
"Wajarnya, DJBC memiliki data tersebut pada sistem informasi digital 26.415 kontainer yang telah mereka loloskan tersebut dan mampu menyediakannya bagi Kemenperin dengan cepat," jelas Kemenperin dalam keterangan resminya.
DJBC sesungguhnya memiliki dokumen impor yang memuat informasi HS Code 8 digit. Namun, informasi yang disampaikan kepada Kemenperin hanyalah data impor yang diperinci berdasarkan HS Code 2 digit.
Akibatnya, tidak bisa diketahui apakah barang yang diimpor tersebut adalah dalam bentuk bahan baku atau barang jadi. Oleh karena itu, Kemenperin memerlukan data yang lebih valid dalam HS Code 8 digit dan sesuai dengan jumlah yang sudah dikeluarkan oleh DJBC
"Ini supaya kami dapat mengantisipasi dengan kebijakan yang tepat dalam rangka membendung produk-produk impor sehingga dapat meningkatkan daya saing produk industri dalam negeri," tulis Kemenperin. (rig)
