Punia, Perpuluhan, dan Dana Paramita Juga Bisa Jadi Pengurang Pajak

JAKARTA, DDTCNews – Selain zakat, sumbangan keagamaan lainnya yang sifatnya wajib juga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jika zakat berlaku bagi umat Islam, sumbangan keagamaan lainnya yang bisa jadi pengurang pajak adalah dana punia bagi umat Hindu, perpuluhan/persepuluhan bagi umat Kristen dan Katolik, serta dana paramita bagi umat Buddha.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh s.t.d.t.d UU HPP, Peraturan Pemerintah (PP) 60/2010, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 254/2010, PER-6/PJ/2011, dan PER-04/PJ/2022 s.t.d.d  PER-3/PJ/2023.

“...sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia,” bunyi penggalan Pasal 9 ayat (1) huruf g, dikutip pada Senin (5/8/2024).

Adapun sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib itu dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak orang pribadi. Selain itu, sumbangan keagamaan juga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama selain Islam.

Artinya, sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dapat dikurangkan dari penghasilan bruto baik oleh orang pribadi maupun badan. Sumbangan keagamaan itu dapat dikurangkan sepanjang dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Saat ini, lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah tersebut dapat dilihat pada Lampiran PER-04/PJ/2022 s.t.d.d  PER-3/PJ/2024. Lampiran tersebut telah menguraikan lembaga penerima dan pengelola sumbangan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu, dan Khonghucu.

Ada pula daftar lembaga pengelola dana sosial keagamaan Buddha wajib pada tingkat nasional dan provinsi. Daftar lembaga keagamaan tersebut perlu diperhatikan apabila wajib pajak ingin menjadikan sumbangan keagamaannya sebagai pengurang penghasilan bruto.

Sebab, apabila pengeluaran untuk sumbangan keagamaan tidak dibayarkan kepada lembaga keagamaan yang dimaksud maka tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Adapun wajib pajak dapat membayarkan sumbangan keagamaan berupa uang atau yang disetarakan dengan uang.

Lebih lanjut, wajib pajak yang menjadikan sumbangan sebagai pengurang penghasilan bruto harus melaporkannya dalam SPT. SPT yang dimaksud adalah SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dari orang pribadi dan/atau badan yang bersangkutan.

Selain itu, wajib pajak juga harus melampirkan fotokopi bukti pembayaran sumbangan tersebut dalam SPT. Bukti pembayaran itu dapat berupa bukti pembayaran secara langsung, atau melalui transfer rekening bank, atau pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

bukti pembayaran tersebut paling sedikit memuat: nama lengkap wajib pajak dan NPWP pembayar; jumlah pembayaran; tanggal pembayaran; dan nama lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Selain itu, bukti tersebut juga harus memuat tanda tangan petugas lembaga keagamaan apabila pembayaran dilakukan secara langsung. Sementara itu, apabila sumbangan dibayarkan melalui transfer rekening bank maka perlu divalidasi petugas bank. (sap)