Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mencatat BUMN perbankan memberikan kontribusi besar terhadap realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) kekayaan negara dipisahkan (KND) pada semester I/2024.
Realisasi PNBP KND dari bank BUMN tercatat mencapai Rp49,59 triliun, atau 82,5% dari realisasi PNBP KND pada semester I/2024 yang mencapai Rp60,1 triliun.
"Perekonomian nasional yang pulih pada 2023 mendatangkan profit signifikan bagi BUMN khususnya BUMN perbankan," tulis Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam laporan APBN KiTa edisi Juli 2024, dikutip pada Jumat (26/7/2024).
Menurut Kemenkeu, peningkatan laba bersih BUMN-BUMN perbankan berasal dari meningkatnya penyaluran kredit dan pembiayaan sepanjang tahun 2023.
Berbanding terbalik, BUMN nonperbankan baru menyetorkan PNBP KND senilai Rp10,51 triliun pada semester I/2024, hanya 26,83% dari target PNBP KND BUMN nonperbankan yang ditetapkan senilai Rp39,18 triliun dalam APBN 2024.
Meski kontribusinya tergolong minim dan realisasinya relatif rendah dibandingkan dengan target, PNBP KND dari BUMN nonperbankan sesungguhnya tumbuh 585,24% dari realisasi pada semester I tahun lalu.
Pertumbuhan realisasi PNBP KND dari BUMN nonperbankan disokong oleh PT Telkom, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).
"Klaster pertambangan dan penggalian (disumbang PT Geo Dipa Energi) juga memberikan kontribusi signifikan," tulis Kemenkeu dalam laporannya.
Sebagai informasi, PNBP KND merupakan pendapatan negara yang berasal dari dividen BUMN dan surplus Bank Indonesia (BI). Meski demikian, realisasi PNBP KND dalam beberapa tahun terakhir sepenuhnya disokong oleh BUMN.
Pemerintah terakhir kali menerima surplus BI pada 2020. BI baru akan mencairkan surplusnya dalam hal jumlah modal dan cadangan umum BI sudah lebih dari 10% dari total kewajiban moneter BI. (rig)