BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2024 di Jakarta, Senin (27/5/2024). Berdasarkan data Kementerian Keuangan APBN mengalami surplus Rp75,7 triliun atau 0,33 persen dari produk domestik bruto (PDB). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai digitalisasi sistem perpajakan menjadi bagian dari upaya pemerintah menutup celah korupsi.
Sri Mulyani mengatakan pemerintah tengah melaksanakan reformasi di berbagai sisi, termasuk di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan juga mencakup investasi pada teknologi digital agar tata kelolanya bersih dari korupsi.
"Kami terus reform dari sisi perpajakan. Memperkuat institusi, membersihkan dari korupsi, meningkatkan investasi di bidang digital, sehingga proses bisnis jauh lebih certain dan less corrupt atau mengurangi interaksi sehingga celah korupsi makin ditutup," katanya dalam seminar nasional Jesuit Indonesia, dikutip pada Sabtu (1/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan mengelola keuangan negara akan selalu dihadapkan pada tantangan sehingga perlu dilakukan reformasi. Terlebih dalam masa transisi menuju pemerintahan yang baru, APBN harus terus dijaga kesehatannya.
Dia menjelaskan strategi pengelolaan APBN akan mencakup peningkatan pendapatan negara, efisiensi belanja negara, serta pelaksanaan pembiayaan kreatif. Dari sisi pendapatan negara, optimalisasi dilakukan dengan meningkatkan efektivitas penerapan peraturan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi.
Menurutnya, pemerintah juga berupaya meningkatkan pelayanan agar pengumpulan pendapatan negara lebih optimal. Upaya perbaikan pelayanan tersebut melibatkan sekitar 74.000 pegawai Kemenkeu, yang 44.000 di antaranya di Ditjen Pajak dan 15.000 lainnya di Ditjen Bea dan Cukai.
Sri Mulyani menambahkan pemerintah bersama DPR kini mulai menyusun RAPBN 2025 yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan berikutnya. Kebijakan dalam RAPBN tersebut juga akan diselaraskan dengan program pemerintah yang baru.
"Tahun 2023 defisit kita jauh lebih kecil dari yang tadinya didesain. Ini memberikan kita a little bit buffer, yang akan tetap dijaga agar transisi politik dan transisi kepada pemerintahan baru tetap terjaga," ujarnya.
Pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang diserahkan kepada DPR, pemerintah merancang defisit APBN 2025 pada kisaran 2,45% hingga 2,82% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut lebih besar dari defisit APBN 2024 yang diprakirakan sebesar 2,29% PDB.
Pendapatan negara pada 2025 akan makin meningkat ke kisaran 12,14% hingga 12,36% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara akan mencapai kisaran 14,59% hingga 15,18% terhadap PDB. (sap)
