BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
(foto: Setkab)
JAKARTA, DDTCNews – Presiden Joko Widodo menegaskan pemangkasan jabatan eselon III dan IV dalam struktur birokrasi tidak ditujukan untuk memangkas pendapatan aparatur sipil negara (ASN).
Dia mengatakan pemangkasan yang dilakukan mulai 2020 ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan untuk kecepatan dalam bekerja, mengambil keputusan, serta bertindak di lapangan. Hal ini sejalan dengan begitu cepatnya berbagai perubahan, termasuk dari sisi kebijakan.
“Karena sekarang ini pemerintahan yang fleksibel itu sangat dibutuhkan sekali,” katanya di Istana, seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Selasa (3/12/2019).
Presiden Jokowi mengibaratkan pemerintah sebagai kapal besar. Jika dalam kapal itu ada berbagai alat dan instrumen yang bisa membuat kapal bisa bergerak cepat, akan ada dampak positif. Hal inilah yang terjadi dalam pengelolaan pemerintahan maupun negara.
Kendati demikian, hingga saat ini, pemerintah masih terus berbicara terkait tahapan dan waktu untuk mengeksekusi pemangkasan jabatan eselon III dan IV tersebut. Proses tersebut, sambungnya, masih cukup panjang.
Pemerintah masih memasuki proses persiapan agar birokrasi yang ada di Indonesia menjadi lebih cepat, tugas birokrasi kita menjadi lebih ringan, dan pelayanan kepada masyaraka dan dunia usaha bisa menjadi lebih cepat lagi.
Dengan adanya pemangkasan jabatan eselon III dan IV ini, Presiden Jokowi berharap pengalokasian sumber daya manusia (SDM) juga menjadi lebih optimal. Selain itu, untuk beberapa proses bisnis, pemerintah akan menggunakan teknologi.
“Karena sekarang ada AI [artificial intelligence] yang bisa membantu kita dalam hal-hal yang bersifat teknis administrasi. Dia bisa mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan akumulasi data dan pengolahan data. Jadi ini yang mau kita kerjakan,” imbuh Presiden.
Sejauh ini, kementerian yang sudah memulai menjalankan amanat Presiden Jokowi adalah Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melakukan penyederhanaan birokrasi dengan mengalihkan 112 orang pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional analis kebijakan.
Namun, Sri Mulyani memastikan simplifikasi birokrasi di eselon III dan IV tidak akan berlaku sepenuhnya di lingkungan otoritas fiskal. Menurutnya, beberapa unit kerja yang tidak bisa mendapat penghapusan struktur jabatan pada tingkat eselon III dan IV. (kaw)
