BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemotongan PPh Pasal 21 memakai tarif efektif berdasarkan PP 58/2023 tidak hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi pekerja swasta, tetapi juga bagi pejabat, anggota TNI/Polri, PNS, dan pensiunannya.
Dengan berlakunya PP 58/2023 pada 1 Januari 2024, Pasal 2 ayat (3) PP 80/2010 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ayat tersebut juga mengamanatkan penerapan tarif Pasal 17 UU PPh ketika melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap dan teratur bagi pejabat, PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya.
"Tarif…digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, termasuk pejabat negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri, dan pensiunannya," bunyi Pasal 3 PP 58/2023, dikutip pada Jumat (29/12/2023).
Mengingat ayat yang dicabut hanya Pasal 2 ayat (3) PP 80/2010, perlakuan khusus bagi pejabat, PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya PP 80/2010 tetaplah berlaku.
Sebagai contoh, PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur bagi pejabat, PNS, anggota TNI/Polri, dan pensiunannya yang menjadi beban APBN atau APBD tetap mendapatkan fasilitas ditanggung pemerintah.
"PPh Pasal 21 yang terutang atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan yang menjadi beban APBN atau APBD ditanggung oleh pemerintah atas beban APBN atau APBD," bunyi Pasal 2 ayat (1) PP 80/2010.
Tarif PPh Pasal 21 bersifat final khusus atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) PP 80/2010 juga tidak dicabut oleh PP 58/2023.
Dengan demikian, tarif PPh Pasal 21 final sebesar 0% tetap berlaku atas honorarium dan imbalan lain yang diterima oleh PNS golongan I dan II, anggota TNI/Polri berpangkat tamtama dan bintara, dan pensiunannya.
Selanjutnya, tarif PPh Pasal 21 final sebesar 5% tetap diberlakukan atas honorarium dan imbalan lain yang diterima PNS golongan III, anggota TNI/Polri berpangkat perwira pertama, dan pensiunannya.
Terakhir, tarif PPh Pasal 21 final sebesar 15% tetap berlaku atas honorarium dan imbalan yang diterima pejabat, PNS golongan IV, anggota TNI/Polri pangkat perwira menengah dan tinggi, serta pensiunannya.
Sebagai informasi, PP 58/2023 diterbitkan dalam rangka menyederhanakan ketentuan pemotongan PPh Pasal 21 yang selama ini cenderung kompleks.
Dengan hadirnya PP 58/2023 yang berlaku mulai tahun depan, pemotongan PPh Pasal 21 untuk masa pajak Januari hingga November dilakukan menggunakan tarif efektif bulanan kategori A, B, atau C yang terlampir dalam PP tersebut.
PPh Pasal 21 yang dipotong setiap bulan ditentukan hanya dengan mengalikan penghasilan bruto bulanan yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam 1 bulan dengan tarif efektif bulanan yang terlampir dalam tabel. Penetapan tarif efektif bulanan pada PP 58/2023 sudah mempertimbangkan biaya jabatan, iuran pensiun, dan PTKP.
Contoh, bila seorang wajib pajak orang pribadi berstatus PTKP TK/0 memiliki penghasilan Rp6,5 juta per bulan, PPh Pasal 21 dipotong menggunakan tarif efektif bulanan kategori A sebesar 1%. Dalam tabel tarif efektif bulanan kategori A, penghasilan bruto bulanan di atas Rp6,3 juta sampai dengan Rp6,75 juta dipotong PPh Pasal 21 sebesar 1%.
Untuk masa pajak Desember, pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh dengan tetap memperhitungkan PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada masa pajak Januari hingga November. (rig)
