BERITA TERKINI
Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berencana mengenakan pajak kekayaan (wealth tax) terhadap orang-orang terkaya Indonesia.
Co-captain Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong mengatakan pajak kekayaan ini akan dikenakan terhadap 100 orang terkaya Indonesia dalam rangka menekan ketimpangan.
"Ini lebih ke wealth tax. Kami harus memajaki hartanya, bukan penghasilannya. Ini lebih ke isu ketimpangan harta, bukan ketimpangan penghasilan," katanya, dikutip pada Kamis (28/12/2023).
Sebagaimana yang sempat dikatakan Anies sebelumnya, 100 orang terkaya Indonesia memiliki harta yang lebih besar ketimbang 100 juta masyarakat Indonesia.
"Konglomerasi yang dikuasai oleh 100 orang terkaya ini kebanyakan duopoli atau oligopoli sehingga menikmati duopoli profit atau oligopoli profit," ujar Thomas.
Menurut Tom, perkembangan duopoli dan oligopoli pada beragam sektor ekonomi menjadi cerminan dari minimnya persaingan. Akibatnya, hanya segelintir pelaku usaha yang diuntungkan oleh kondisi ini, sedangkan konsumen justru makin dirugikan.
"Konsentrasi industri di mana sebuah sektor hanya didominasi 2 hingga 4 pemain. Ini menciptakan risiko sistemik. Jadi, pemerintah harus supervisi lebih ketat, memajaki lebih banyak," tuturnya.
Sebagai informasi, Anies sempat menyatakan orang-orang terkaya Indonesia berhasil mengumpulkan kekayaannya berkat perlakuan istimewa yang diberikan kepada kelompok tersebut.
"Hampir semua yang di puncak itu mendapatkan kekayaan akibat privilege yang diberikan negara. Privilege apakah itu pertambangan, perkebunan, itu datangnya dari negara. Ada satu dua yang dari aktivitas pasar, tetapi sebagian besar mendapatkan kesempatan dari negara," kata Anies.
Oleh karena itu, lanjut Anies, pemajakan terhadap kelompok terkaya Indonesia menjadi diperlukan sehingga privilege yang selama ini diberikan kepada orang kaya juga dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.
Bicara mengenai beban pajak yang ditanggung masyarakat, terdapat temuan menarik dalam survei pajak dan politik DDTCNews yang diikuti 2.080 responden. Unduh laporan survei bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.
Dalam survei tersebut, sebanyak 50,8% responden memandang beban pajak yang terdistribusi kepada masyarakat sudah optimal. Lalu, sebanyak 22,3% responden memilih netral dan 26,9% responden menilai tidak-sangat tidak optimal. (rig)
