BERITA TERKINI
Pekerja mengunggah produk tas kulit wanita ke pasar digital di Leswan Leather, Malang, Jawa Timur, Jumat (15/9/2023). Pengusaha tas kulit wanita setempat hampir 90 persen penjualannya melalui pasar digital serta media sosial untuk menjangkau konsumen di seluruh Indonesia dan mancanegara sehingga per bulan mampu menjual sedikitnya 500 produk dari usaha pemberdayaan 26 perajin kulit lokal. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/Spt.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Perdagangan menyatakan kebijakan pengetatan impor dilakukan, salah satunya, untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen.
Direktur Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Perdagangan Jasa Kemendag Rifan Ardianto mengatakan Permendag 31/2023 akan membatasi impor barang yang dari luar negeri masuk secara langsung ke Indonesia. Kemendag melihat selama ini masih ada barang-barang impor yang belum memenuhi standardisasi barang layak beredar di Indonesia.
"Tujuan utama kami memberi perlindungan kepada konsumen dan UMKM sehingga ada beberapa barang tertentu kami perlu perketat," katanya, dikutip pada Jumat (13/10/2023).
Rifan mengatakan Permendag 31/2023 memuat beberapa pokok pengaturan salah satunya penetapan harga minimum sebesar US$100 per unit untuk barang jadi asal luar negeri yang langsung dijual oleh merchant ke Indonesia melalui platform e-commerce.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap impor barang konsumsi yang berharga murah dapat ditekan untuk melindungi industri dalam negeri terutama UMKM. Kemudian, dengan pengaturan ini juga diharapkan semua produk yang dikonsumsi masyarakat memenuhi standar dan memiliki izin edar dari otoritas seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
"Itu salah satu upaya kami memberikan perlindungan kepada konsumen saat mau berbelanja di platform digital," ujarnya.
Rifan menambahkan penerbitan Permendag 31/2023 akan mengatasi permasalahan praktik perdagangan yang tidak adil seperti predatory pricing. Melalui kebijakan ini, industri dalam negeri bakal memiliki kesempatan meningkatkan pemasaran produknya.
Meski demikian, penciptaan ekosistem e-commerce yang kondusif membutuhkan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lainnya. Oleh karena itu, Kemenkeu juga menerbitkan PMK 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.
PMK 96/2023 salah satunya mengatur penambahan daftar barang yang dikenai bea masuk dengan tarif umum (most favoured nation/MFN) apabila diimpor dengan mekanisme impor barang kiriman untuk menciptakan rasa keadilan bagi pelaku usaha di dalam negeri. PMK 96/2023 mengatur ada 8 komoditas yang dikenakan tarif MFN, lebih banyak dari sebelumnya hanya 4 komoditas.
Pada ketentuan yang lama, yakni PMK 199/2019 mengatur komoditas dengan tarif MFN hanya tekstil dan produk tekstil, alas kaki/sepatu, tas, dan buku. Sementara melalui PMK 96/2023, komoditas dengan tarif MFN bertambah sepeda, jam tangan, kosmetik, serta besi dan baja. (sap)
